Infografis
Untuk mendukung penyediaan MBG, Pemerintah Provinsi Papua akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan rencana awal menyiapkan empat titik SPPG di wilayah Jayapura, Keerom, Abepura, Waena, dan Sentani.
Informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa saat ini terdapat 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan mengelola MBG di Papua, dengan penempatan di berbagai SPPG yang sedang dalam proses pembangunan.
Lenis Kogoya juga menyatakan bahwa Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Papua akan dilibatkan untuk mengawasi program MBG.
"Jadi lembaga adat bukan ambil alih, tetapi menjadi pengawas, yang melaksanakan tetap sekolah-sekolah. Anak-anak sekolah kita kasih, masaknya semua dari mereka juga, mama-mama yang menyiapkan masakan itu. Satuan tugas pemuda adat juga akan diambil tenaga ahlinya untuk memasak, nanti ada latihannya, cara masaknya," katanya usai mengunjungi SD YPK Sion di Nabire, Papua Tengah, Selasa.
Beliau menegaskan, LMA akan dilibatkan untuk mengawasi keamanan agar MBG berjalan lancar dan sesuai dengan target, sedangkan para pekerja di dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) akan sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal Papua.
"Anak-anak Papua ini baik perempuan, laki-laki, dilatih, dibina mereka yang masak, baru yang melayani itu tidak bisa kan kita sendiri, jadi kalau lembaga adat, itu mengawasi, berkiprah untuk keamanan, tetapi semuanya masyarakat Papua yang masak sendiri," tegasnya.
Kesimpulan
Klaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung racun dan merupakan upaya genosida adalah hoaks. Tidak ada bukti atau pemberitaan dari sumber kredibel yang mengonfirmasi tuduhan tersebut. Sebaliknya, program ini bertujuan meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial serta selalu memverifikasi kebenaran berita sebelum membagikannya.
