RKUHAP Tuai Kritik: Jimly Asshiddiqie Ingatkan Bahaya Tumpang Tindih Kewenangan!

Chandra Iswinarno, Faqih Fathurrahman

Kamis, 13 Maret 2025 | 20:38 WIB
RKUHAP Tuai Kritik: Jimly Asshiddiqie Ingatkan Bahaya Tumpang Tindih Kewenangan!
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie. [Suara.com/Fakhri]

Suara.com - Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang sedang dibahas DPR RI dan pemerintah mendapat sorotan publik.

Salah satu poin yang menjadi sorotan, yakni tentang pihak kejaksaan bisa melakukan penyidikan dalam sebuah perkara, sehingga dianggap membuat kewenangan kejaksaan menjadi terlalu luas.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai bahwa sebaiknya kejaksaan tetap pada fungsinya tetap melakukan penuntutan.

Sehingga, kepolisian tidak kehilangan tugasnya sebagai penyidik seperti yang berjalan selama ini.

Jimly mengatakan bahwa kejaksaan atas nama negara merupakan pemilik perkara atau pemegang perkara yang dikenal dengan istilah dominus litis seperti di beberapa negara dunia.

Akan tetapi, saat ini ada beberapa yang diatur khusus seperti perkara tindak pidana korupsi itu dibuat tersendiri oleh KPK di Indonesia.

"Jadi dua-duanya bisa, KPK bisa, Kejaksaan bisa. Tapi KPK dibatasi yang di atas 1 miliar, misalnya gitu," kata Jimly, kepada wartawan, dikutip Kamis (13/3/2025).

Jimly kemudian menyampaikan, jaksa secara umum merupakan penuntut umum sampai melakukan eksekusi.

Sementara, penyidikan itu dilakukan oleh Kepolisian dan penyidik lainnya yang disebut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

baca juga

Saat ini, lanjut Jimly, jumlah PPNS sudah banyak sekali sekitar 56 PPNS. Rencananya, bakal ada penambahan 1 lagi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Jimly, penanganan perkara tidak akan efektif jika dilakukan penyidikan oleh dua institusi penegak hukum.

Hal ini juga perlu dilakukan agar tidak ada kesan bahwa kewenangan kepolisian jadi berkurang dalam RKUHAP tersebut. Maka sistem yang sudah berjalan selama ini sebaiknya dilanjutkan.

Meski demikian, Jimly mengaku tidak mengetahui secara detail seperti apa pembahasan RKUHAP terkait kewenangan aparat penegak hukum tersebut.

"Penyidikannya enggak usah kejaksaan, kejaksaan itu penuntutan saja. Biar polisi yang melakukan penyidikan, penuntutannya itu kejaksaan. Polisi ini kan merasa kok dikurangi pekerjaannya," jelas Jimly.

Kecuali, lanjut Jimly, penyidikan dalam perkara tindak pidana khusus atau tindak pidana tertentu seperti korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga terorisme.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pasal Penyelidikan Hilang dalam RUU KUHAP, Pakar: Ketimpangan Serius

Pasal Penyelidikan Hilang dalam RUU KUHAP, Pakar: Ketimpangan Serius

News | Rabu, 19 Februari 2025 | 02:00 WIB

Revisi UU KUHAP Disepakati Jadi RUU Usul Inisiatif DPR

Revisi UU KUHAP Disepakati Jadi RUU Usul Inisiatif DPR

News | Selasa, 18 Februari 2025 | 13:17 WIB

KUHAP Baru Belum Berpihak Pada Korban, Masyarakat Sipil Desak Revisi Menyeluruh

KUHAP Baru Belum Berpihak Pada Korban, Masyarakat Sipil Desak Revisi Menyeluruh

Liks | Senin, 10 Februari 2025 | 17:21 WIB

Terkini

5 Perbedaan Krim Malam dan Moisturizer selain Waktu Pemakaian

5 Perbedaan Krim Malam dan Moisturizer selain Waktu Pemakaian

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 19:15 WIB

Tiga Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Kata Jokowi

Tiga Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Kata Jokowi

Surakarta | Kamis, 19 November 2026 | 19:13 WIB

4 Facial Wash PDRN Bikin Lembap dan Cerah Tanpa Ketarik, Under Rp100 Ribuan

4 Facial Wash PDRN Bikin Lembap dan Cerah Tanpa Ketarik, Under Rp100 Ribuan

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 19:07 WIB

Daftar Harga Motor Matik 150 cc November 2026, Honda Vario hingga Yamaha NMAX

Daftar Harga Motor Matik 150 cc November 2026, Honda Vario hingga Yamaha NMAX

Otomotif | Kamis, 19 November 2026 | 19:05 WIB

Astaga! TPU Cilele Sukabumi Jadi Tempat Sampah SPPG, Bau Busuk Menyengat

Astaga! TPU Cilele Sukabumi Jadi Tempat Sampah SPPG, Bau Busuk Menyengat

Jabar | Kamis, 19 November 2026 | 19:05 WIB

Acer Predator Atlas 8 Meluncur, Handheld Gaming Rp34 Juta Ini Bawa Performa PC ke Genggaman

Acer Predator Atlas 8 Meluncur, Handheld Gaming Rp34 Juta Ini Bawa Performa PC ke Genggaman

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 19:03 WIB

Dua WNI Diduga Hendak Gabung Tentara Bayaran Rusia, Digagalkan di Bandara Juanda

Dua WNI Diduga Hendak Gabung Tentara Bayaran Rusia, Digagalkan di Bandara Juanda

News | Kamis, 19 November 2026 | 19:02 WIB

Dibayar Tunai, Wonpil DAY6 Kabarnya Beli Apartemen Senilai 5,59 Miliar Won

Dibayar Tunai, Wonpil DAY6 Kabarnya Beli Apartemen Senilai 5,59 Miliar Won

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 18:50 WIB

Tepis Isu Ide Hashim, Menhut Tegaskan Rencana Translokasi Badak Jawa Sudah Dikaji Sejak 1980-an

Tepis Isu Ide Hashim, Menhut Tegaskan Rencana Translokasi Badak Jawa Sudah Dikaji Sejak 1980-an

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:45 WIB

Kulit Sering Gatal? Ini 3 Rekomendasi Sabun Mandi Batangan Ampuh di Bawah Rp50 Ribu

Kulit Sering Gatal? Ini 3 Rekomendasi Sabun Mandi Batangan Ampuh di Bawah Rp50 Ribu

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 18:45 WIB

×