Sorot Ide 'Lucu' Prabowo, ICW: Penjara di Pulau Terpencil Malah Bikin Napi Korupsi Semakin Sulit Diawasi

Suara.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar, pesimis penjara terpencil khusus koruptor yang dimau Presiden Prabowo Subianto bisa membuat efek jera. Sebaliknya, penjara terpencil tersebut malah membuat narapidana korupsi semakin sulit untuk dipantau.

Ketidakyakinan Tibiko beralasan. Sebab selama ini praktik korupsi juga terjadi sampai di dalam lapas.

"Adanya penjara khusus di pulau terpencil justru potensial membuat napi korupsi semakin tidak terpantau dan sulit diawasi. Sebab hari ini, dugaan korupsi juga terjadi dalam lapas korupsi," kata Tibiko kepada Suara.com, Jumat (14/3/2025).

Koordinator Divisi Kampanye ICW itu menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pernjara di pulau terpencil. Ia melihat ide kepala negara tersebur terkesan lucu.

"Wacana membangun penjara di pulau terpencil ini lucu dan terkesan jadi ide yang cemerlang membuat geger. Padahal, dalam faktanya persoalan penjara koruptor hari ini saja masih jadi masalah besar. Sudah jadi rahasia umum, penjara bagi pelaku korupsi mendapatkan fasilitas yg mewah," kata Tibiko.

Ketimbang membangun penjara di pulau terpencil, Tibiko menyarankan Prabowo untuk membuat jera koruptor dengan cara lain. Salah satunya melalui upaya memiskinkam koruptor.

"Pak Prabowo harus ingat dan pelajari kembali bahwa jika ingin membuat jera koruptor ada banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan memiskinkan koruptor, merampas aset hasil kejahatan korupsi. Makanya, RUU Perampasan Aset jadi penting segera dibahas dan disahkan," kata Tibiko.

Sebelumnya, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai penajara di pulau terpencil tidak bisa membuat efek jera terhadap koruptor. Menurutnya pemerintah seharusnya lebih fokus untuk memiskiskan para koruptor terlebih dahulu.

Hal ini disampaikan Agus menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun penjara di pulau terpencil untuk narapidana korupsi. Agus menyampaikan seharusnya pemerintah lebih mengutamakan memiskinkan koruptor lewat pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

"Pendekatan pemberantasan korupsi sekarang ini lebih fokus pada pemiskinan koruptor, salah satunya dengan perampasan aset," kata Agus kepada Suara.com, Jumat (14/3/2025).

Bila fokus utama untuk memiskinkam koruptor sudah dilakukan lewat perampasan aset, setelahnya pemerintah bisa memikirkan untuk memberi efek jera dalam bentuk lainnya, termasuk penjara di pulau terpencil.

"Kalau hal ini sudah dilakukan baru ditambah efek jeranya dengan pemenjaraan, mau di pulau terpencil atau penjara maksimum," kata Agus.

Bikin Penjara Khusus

Presiden Prabowo Subianto berencana membuat penjara di pulau terpencil dengan lautan yang dipenuhi hiu untuk menampung para koruptor berhasil ditangkap.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN langsung ke rekening guru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil," kata Prabowo, Kamis (13/3/2025).

Saking terpencilnya, koruptor yang berniat melarikan diri bakal tidak bisa. Sekalipun bisa keluar, Prabowo memastikan mereka akan berenang di antara hitu di lautan.

"Mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," kata Prabowo.

Prabowo kembali menekankan komitmennya untuk menghadapi koruptor demi terciptanya pemerintahan yang bersih. Ia menegaskan tidak akan mundur dalam menghadapi para mafia.

"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan negara ini. Mafia manapun saya tidak takut," kata Prabowo.

Prabowo merasa didukung semua pihak dalam upayanya memberangus para koruptor. Terlebih ia memiliki kapolri dan panglima TNI.

"Saudara-saudara, koruptor itu lah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter, perawat-perawat, petani-petani susag. Kita akan ngusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu," kata Prabowo.