PBB: Hampir 1.000 Warga Palestina Dibunuh Israel Sejak Oktober 2025

Suara.com - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, membongkar eskalasi kekerasan sistematis oleh militer Israel yang telah menewaskan hampir 1.000 warga Palestina. Korban jiwa tersebut terus berjatuhan dalam kurun waktu yang sangat singkat sejak pengumuman gencatan senjata pada Oktober lalu.

Mayoritas korban yang kehilangan nyawa dalam serangan tanpa henti tersebut merupakan masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Tragedi ini memperpanjang daftar hitam pelanggaran kemanusiaan berat yang terjadi di wilayah pendudukan.

PBB melihat adanya pola pengusiran paksa yang membuat ruang hidup warga setempat menjadi semakin terjepit. Kondisi tersebut diperparah oleh aksi pemblokiran logistik yang membuat bantuan internasional mustahil masuk.

Otoritas pengawas internasional mendeteksi strategi terstruktur untuk mengusir penduduk asli secara perlahan dari tanah kelahiran mereka. Pengetatan wilayah memaksa jutaan orang bertahan hidup di area yang sangat sempit dan tidak layak.

Kebijakan pembatasan pasokan pangan dan obat-obatan kini menjadi senjata sekunder untuk menekan ketahanan masyarakat Gaza. Blokade ini memicu bencana kelaparan massal yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.

Kondisi di luar jalur pertempuran utama juga menunjukkan situasi yang sama mengkhawatirkannya bagi kemanusiaan. Aparat keamanan dan kelompok pemukim ilegal di Tepi Barat dilaporkan bergerak agresif merampas wilayah lokal.

Aksi aneksasi sepihak ini secara efektif mempercepat lenyapnya komunitas-komunitas asli masyarakat Arab di sana. Penghancuran infrastruktur sipil berjalan beriringan dengan operasi penangkapan massal tanpa proses hukum.

Catatan terkini menunjukkan operasi brutal tersebut telah merenggut 57 nyawa dan melukai hampir 1.300 orang lainnya. Ratusan penduduk kini mendekam di tahanan tanpa kejelasan status hukum yang transparan.

Pihak berwenang setempat bahkan telah menerbitkan 23 perintah penyitaan tanah baru untuk memperluas pemukiman ilegal. Langkah sepihak ini memicu kecaman keras dari berbagai lembaga pemantau perdamaian dunia.

Volker Türk menegaskan bahwa manuver politik dan militer yang dilancarkan negara tersebut melanggar batasan hukum global. Ambisi untuk melenyapkan kedaulatan wilayah lain kini disuarakan tanpa ragu oleh elite pemerintahan.

"Sejumlah pejabat senior Israel terang-terangan berbicara soal pengusiran seluruh warga Palestina dari Gaza, dan penghapusan kemungkinan berdirinya negara Palestina yang layak. Semua ini sepenuhnya ilegal," kata Türk dikutip dari WAFA, Selasa (16/6/2026).

Pernyataan dari pejabat tinggi tersebut mempertegas adanya niat politik untuk menghapus eksistensi sebuah bangsa. Dunia internasional kini dituntut mengambil tindakan nyata yang melampaui sekadar retorika kecaman.

Konflik bersenjata ini kembali meletus setelah pengumuman gencatan senjata formal pada bulan Oktober lalu gagal meredakan ketegangan. Alih-alih damai, intensitas serangan udara dan operasi darat justru mengalami peningkatan yang sangat drastis.

Krisis kemanusiaan ini berakar dari pendudukan wilayah jangka panjang yang terus mengabaikan resolusi perdamaian PBB. Ketidakmampuan lembaga internasional menghentikan aneksasi membuat solusi 2 negara kini berada di ambang kehancuran total.