Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan pihaknya terus melakukan finalisasi berbagai aspek teknis agar program ini berjalan efektif.
“Kami sudah menuntaskan draf final petunjuk teknis yang akan dipaparkan pekan ini. Selain itu, kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan pihak terkait untuk rekrutmen guru,” kata Robben.
Menurutnya, hingga saat ini, tim teknis juga masih lakukan penyelesaian status lahan dan bangunan yang akan digunakan. Pemerintah daerah diberikan opsi untuk menghibahkan atau meminjamkan aset yang dimiliki untuk kelancaran operasional Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2025. Sebelum itu, Kementerian Sosial akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna memastikan kesiapan di tingkat daerah.
