- Presiden Prabowo berambisi menjadi mediator dalam konflik Iran dan Amerika Serikat.
- Rencana ini mendapat respons dingin dari Iran dan kritik tajam dari para diplomat.
- Para pakar menilai misi perdamaian ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks.
Suara.com - Ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan Indonesia sebagai mediator konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) tampaknya benar-benar serius. Rencana perjalanannya ke Teheran pun kian menggema.
Jika sebelumnya niat ini disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri, kini rencana tersebut mendapat sambutan hangat dari Pakistan. Pemimpin Pakistan dikabarkan berencana mendampingi lawatan Prabowo dalam misi perdamaian tersebut.
Dukungan Pakistan ini menjadi gambaran bahwa upaya Prabowo mulai mendapat sokongan internasional. Bukan hanya Pakistan, Uni Emirat Arab (UEA) dan negara-negara Timur Tengah lainnya diklaim mendukung inisiatif Indonesia untuk memfasilitasi dialog demi memulihkan keamanan kawasan.
“Prinsipnya Bapak Presiden menginginkan adanya pertemuan dengan Iran untuk menjadi mediasi dan Iran membuka diri. Langkah-langkah yang diambil Pak Presiden itu mendapat support dari beberapa negara Timur Tengah dan negara Islam lain termasuk dari Pakistan, termasuk juga dari UAE,” ujar Menteri ATR, Nusron Wahid.
![Infografis misi damai Presiden Prabowo di tengah konflik Iran dan AS-Israel. [Suara.com/Iqbal]](https://media.suara.com/pictures/original/2026/03/18/81914-infografis-misi-damai-presiden-prabowo-di-tengah-konflik-iran-dan-as-israel.jpg)
Bagaimana Sikap Teheran?
Namun, di tengah optimisme tersebut, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menilai niat Prabowo ini direspons dingin oleh Iran. Pandangannya didasarkan pada respons pemerintah Indonesia atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Melalui cuitannya di akun X @dinopattidjalal pada Rabu, 4 Maret 2026, Dino mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia tidak menyampaikan ucapan belasungkawa resmi. Belakangan diketahui, Prabowo memang mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menyampaikan surat duka cita melalui Duta Besar Iran, namun langkah ini dinilai berbeda dengan tradisi diplomatik yang lazim.
Dino mengingatkan, Indonesia dan Iran adalah dua negara sahabat dengan sejarah panjang. Keduanya adalah anggota Gerakan Non-Blok, OKI, D8, hingga BRICS. Meski kerap berbeda pandangan, kedua negara tidak pernah berseteru.
"Sayangnya, ketika Ayatollah Khamenei tewas terbunuh, Pemerintah tidak menyatakan ucapan belasungkawa, sebagaimana lazimnya kl pemimpin negara sahabat meninggal," kata Dino.
Ia pun mempertanyakan motif di balik sikap tersebut.
"Kelupaan atau sengaja? Kalau sengaja, yg kita takutkan apa? Apakah yakin kita masih bebas aktif?" tanya Dino retoris.
Berdasarkan hal itu, Dino menilai wajar jika tawaran mediasi Indonesia kemudian ditolak secara halus oleh Iran. Menurutnya, Teheran merasakan sikap dingin dari Jakarta.
"Krn merasakan sikap dingin kita thdp kematian pemimpinnya, tidak heran Menlu Iran menolak dgn halus tawaran mediasi . Mungkin mereka menyangsikan motivasi .. something to think about," ujarnya.
Sinyal penolakan itu semakin jelas ketika Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, secara tegas menyatakan tidak ada ruang negosiasi dengan AS. Ia meragukan komitmen Washington untuk patuh pada kesepakatan apa pun.
"Tetapi bagi kami, tidak ada negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan dengan kami yaitu Amerika Serikat, dikarenakan apa jaminan Amerika Serikat patuh terhadap sebuah kesepakatan?" kata Boroujerdi dalam konferensi pers di Jakarta.

Tidak Realistis dan Butuh Restu
Secara terpisah, Dino Patti Djalal kembali menegaskan bahwa ide mediasi ini sangat tidak realistis. Sebagai seorang diplomat senior dan ilmuwan politik, ia mengaku heran mengapa gagasan tersebut tidak disaring terlebih dahulu sebelum diumumkan ke publik.
Mantan Menteri Luar Negeri periode 2001-2009, Hassan Wirajuda, turut mengingatkan satu syarat fundamental yang belum terpenuhi. Menurutnya, poin utama untuk menjadi mediator adalah adanya penerimaan dari kedua belah pihak yang bertikai.
"Dengan kata lain, untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai, dan kita belum lihat tanda-tanda itu," kata Hassan usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka.
Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Teuku Rezasyah, merinci tantangan kompleks yang membuat misi ini sangat sulit direalisasikan.
Pertama, posisi AS-Israel yang menghendaki pergantian rezim di Iran mustahil diterima Teheran. Di sisi lain, Iran merasa wajib membalas serangan atas kedaulatannya, sebuah tindakan yang dibenarkan oleh hukum internasional.
Kedua, gugurnya Ayatollah Khamenei telah memengaruhi psikologi masyarakat Iran secara mendalam, membuat kompromi politik menjadi lebih sulit.
Ketiga, Rezasyah mempertanyakan apakah Indonesia sudah memiliki Negotiation Blue Print yang jelas. Menurutnya, sikap Indonesia selama ini yang cenderung diplomatis dan tidak tegas menyebut Iran sebagai korban akan menyulitkan lobi ke Teheran.
Keempat, Indonesia belum terlihat menggerakkan forum multilateral seperti ASEAN, GNB, atau OKI untuk membangun dukungan kolektif, sehingga posisi tawar Indonesia menjadi lemah.
"Dengan demikian, sangatlah sulit bagi RI meyakinkan Iran," kata Rezasyah.
Kelima, ada potensi AS akan menuntut Israel untuk ikut serta dalam negosiasi, sebuah syarat yang kemungkinan besar akan menjadi penolakan halus bagi Indonesia.
"Bagi RI dan Israel, keadaan ini sebagai penolakan halus dari pihak AS," ujarnya.