Fraksi PDIP Ikut Setujui RUU TNI buat Disahkan jadi UU, Ini Alasannya!

Suara.com - Fraksi PDIP lewat Anggota Komisi I DPR RI-nya TB Hasanuddin menyampaikan setuju agar Revisi Undang-Undang TNI dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 

Ada sejumlah catatan yang disampaikan TB yang menjadi sikap PDIP terhadap RUU TNI. Pertama, PDIP berharap RUU TNI bisa membangun kerjasama yang solid antara TNI dan komponen bangsa lainnya. 

"Sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap situasi pemerintah, sekaligus juga memperkuat kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam bertugas," kata TB dalam rapat. 

Kemudian yang ke dua, kata dia, RUU TNI harus bisa memberikan kepastian hukum dalam penugasan prajurit di ranah sipil. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas bagi prajurit TNI yang bertugas di luar bidang pertahanan. 

Lebih lanjut, ia mengatakan, soal aturan masa pensiun dalam RUU TNI bisa membantu prajurit dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia atau SDM. 

"Ketiga, fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan terhadap batasan usia pensiun prajurit TNI dapat membantu seluruh keluarga prajurit TNI serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang dimiliki TNI," katanya. 

"Berkaitan dengan beberapa pandangan di atas, maka fraksi PDI Perjuangan DPR menyatakan, menyetujui, kami ulang, menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya," imbuhnya.

Fraksi Demokrat Ikut Sepakat

Fraksi Partai Demokrat DPR RI menjadi salah satu fraksi yang menyatakan setuju jika Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang TNI dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Pandangan fraksi Demokrat disampaikan oleh Anggota Panja RUU TNI Fraksi Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah dalam Rapat Pleno pengambilan tingkat I RUU TNI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa. 

Awalnya Rizki mengaku, memahami urgensi untuk memperbarui regulasi UU TNI sebagai bentuk komitmen untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks. Namun dengan catatan, aturan yang berlaku masih sejalan dengan prinsip demokrasi, semangat reformasi, dan supremasi sipil yang kita junjung tinggi.

"Dengan demikian berdasarkan poin dan catatan-catatan di atas dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Fraksi Demokrat dapat menyetujui RUU TNI untuk menjadi undang-undang dan disahkan di tingkat selanjutnya," kata Rizki.

Polemik RUU TNI

Diketahui, RUU TNI yang sedang dikebut oleh DPR ramai diprotes oleh masyarakat karena disebut-sebut ingin menghidupkan lagi Dwifungsi ABRI di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, rapat RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat pada Sabtu (15/3/2025) menjadi sasaran penggerudukan dari Koalisi Masyarakat Sipil karena dianggap dilaksanakan secara diam-diam.

Imbas dari kejadian itu, aksi Koalisi Masyarakat Sipil lalu dilaporkan ke kepolisian. Pelaporan itu dibuat oleh Satpam Hotel Fairmont berinisial RYR di Polda Metro Jaya pada Sabtu (15/3/2025).

Dalam pelaporan yang telah teregistrasi dengan LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, pelapor menyebut jika aksi penggerudukan terhadap Rapat RUU TNI itu telah mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia.

Di sisi lain, usai aksi menggeruduk lokasi rapat RUU TNI yang digelar di hotel mewah itu, kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di kawasan Jakarta Pusat disebut disatroni pelaku teror pada Minggu (16/3/2025) dini hari. 

Pengakuan itu disampaikan Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, Andrie Yunus yang juga ikut saat menggelar aksi penggerudukan rapat RUU TNI.