Larang Operasi Yustisia usai Mudik Lebaran, Pramono: Siapa pun Mau ke Jakarta, Monggo Aja

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang upaya operasi yustisi yang biasanya rutin digelar pemerintah daerah demi alasan menjaga keamanan dan ketertiban seetelah libur Lebaran 2025 atau Idulfitri 1446 Hijriah. Operasi yustisi itu merupakan salah satu upaya hukum Pemda untuk menertibkan warga yang dianggap melanggar aturan. 

Menurut Pramono, saban arus balik lebaran, banyak pendatang-pendatang kerap mengadu nasib di Jakarta. Dia pun berharap para petugas tetap mengedepankan rasa kemanusiaan dalam menerapkan aturan kepada masyarakat. 

“Karena bagaimanapun dengan kondisi ekonomi yang seperti ini pasti akan ada kelompok masyarakat yang mencari harapan baru bertarung di Jakarta. Itulah yang terjadi," kata Pramono dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (21/3/2025). 

Politisi PDI Perjuangan itu pun sudah menyampaikan hal itu dalam rapat dengan pihak terkait di Balai Kota.

"Satu, kita tidak boleh tidak memanusiakan orang sehingga enggak ada operasi yustisi yang dulu pernah ada saya melarang untuk itu," katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ketujuh, Jokowi itu mengaku lebih memilih untuk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Jika ada warga yang tidak mempunyai KTP tentunya harus ada yang menjamin.

“Dia mau pergi ke mana. Maka itulah yang akan diterapkan. Lebih manusiawi, lebih terbuka, lebih transparan dan bagi siapa pun mau datang ke Jakarta monggo aja, karena kami tahu Jakarta tetap menjadi tempat untuk siapa saja, mempertaruhkan harapannya," katanya.

"Tapi sekali lagi kami tentunya sebagai pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa 'capable' untuk bekerja dengan baik karena kita akan membuka 'job fair'," kata Pramono.

Dia menjelaskan, Jakarta akan membuka balai latihan kerja. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan mempersiapkan perbaikan kualitas kerja.

Bahkan, di dalam balai latihan kerja, dia juga sudah meminta agar ada pelatihan bahasa. Misalnya Bahasa Korea, Bahasa Jepang, Bahasa China.

"Sebab, salah satu persoalan yang dihadapi Jakarta paling utama adalah terkait bahasa," katanya.

Pilih Cara Anies Ketimbang Ahok

Pramono sebelumnya mengaku akan lebih mengedapankan sisi humanis selama meminpin Jakarta. Salah satunya, Pramono enggan menggunakan operasi yustisi dengan dalih menjaga ketertibab di masyarakat. 

"Jakarta di bawah kepemimpinan saya pasti terbuka, lebih ramah, tetapi juga dengan ketegasan," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/3/2025).

Operasi yustisi sempat dijalankan pada era eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hanya warga yang memiliki KTP Jakarta atau bekerja di ibu kota yang boleh datang ke Jakarta.

Kebijakan ini disetop pada era eks Gubernur Anies Baswedan yang tak lagi menggelar operasi yustisi. Namun, Pramono mengaku akan membuat semacam pengaturan.

Pramono mengakui, Jakarta masih memiliki daya tarik bagi masyarakat di berbagai daerah sebagai tempat untuk mengadu nasib. Tak heran, setiap musim mudik banyak perantau yang mengajak kerabat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

"Selalu ada dari waktu ke waktu pendatang baru jakarta. krn mau bagaimanapun Jakarta masih daya tarik tersendiri bagi siapapun yang mencari lapangan pekerjaan," ungkapnya.

Karena itu, ia berpesan bagi siapapun yang ingin merantau ke Jakarta harus memiliki persiapan matang. Karena pada kenyataannya, kata Pramono, mengadu nasib di Jakarta bukan hal yang mudah.

"Jakarta tidak akan menutup diri, tapi Jakarta akan berbenah untuk supaya orang yg datang ke Jakarta memang betul-betul mereka sadar atas pilihan itu yang tidak mudah juga untuk bekerja di Jakarta," pungkasnya.