Infografis
Suara.com - Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farhan menilai momentum pascahari raya bisa dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Ia menilai bahwa menteri-menteri yang tidak memiliki performa baik dan berkinerja kurang bagus dalam kabinet bisa saja diganti.
"Reshuffle kabinet mungkin saja dilakukan setelah lebaran. Sejumlah menteri yang performa nya kurang bagus bisa saja di-reshuffle," kata Yusak kepada Suara.com.
Yusak berpandangan bahwa Prabowo perlu mengevaluasi pos-pos kementerian yang menyangkut bidang perekonomian bila memang reshuffle dilakukan.
Pos-pos kementerian yang dimaksud, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Pariwisata.
"Merosotnya IHSG, melemahnya rupiah dan potensi menurunnya perputaran uang pada lebaran 2025 atau lesunya ekonomi lebaran patut menjadi perhatian presiden atas kinerja sektor ekonomi," kata Yusak.
Kendati Kementerian ESDM dinilai perlu dilakukan evaluasi, Yusak ragu Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
"Khusus Menteri ESDM, saya ragu Presiden Prabowo berani mereshuffle Bahlil. Prabowo sangat mengandalkan dukungan Golkar, sementara Golkar kerap pasang badan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo. Ini yang membuat posisi Bahlil sebagai ketum Golkar sangat seksi, apalagi ada bayang-bayang Jokowi," kata Yusak.
Selain pos-pos kementerian bidang perekonomian, pos lainnyang patut dievaluasi Prabowo adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Baca Juga: Menunggu Reshuffle Usai Lebaran, Pengamat Bongkar Pos Paling Mungkin Dievaluasi
"Saya kira juga layak dievaluasi," kata Yusak.
Yusak memaparkan mengapa PCO perlu dievaluasi. Salah satu sebabnya, kinerja para juru bicara yang bernaung di bawah Kantor Komunikasi Kepresidenan.
"Sejak awal bekerja, jubir-jubir presiden ini belum menunjukkan performa kinerja yang bagus dan sering membuat blunder dengan pola komunikasi publik yang buruk. Akibatnya, Presiden Prabowo yang dirugikan," kata Yusak.
Yusak mengatakan PCO merupakan ujung tombak komunikasi strategis pemerintahan. Mestinya, PCO bisa memahami dengan baik anatomi sosiologis masyarakat.
"Jangan sampai membuat blunder terus," kata Yusak.
Perlu Keberanian
Yusak menegaskan kepala negara perlu keberanian untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merah Putih.
Ia menilai kabinet yang sudang kadung gemuk tersebut harus benar-benar diisi orang yang bisa menterjemahkan visi dan misi Prabowo dalam memimpin pemerintahan.
"Sebaiknya Presiden Prabowo tidak boleh takut mengganti anak buah nya yang tidak bisa bekerja cepat. Kabinet gemuk harus diisi orang-orang yang bisa menterjemahkan visi prabowo dengan benar dan cepat supaya tidak menjadi beban pemerintahan," kata Yusak.
Sebelumnya diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet pada Februari 2025 silam.
![Presiden Prabowo Subianto (kanan) mengucapkan selamat kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikstisaintek) Brian Yuliarto usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/19/98340-brian-yuliarto-jadi-mendiktisaintek-prabowo-subianto.jpg)
Ketika itu, Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saikntek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Reshuffle kabinet tersebut dilakukan setelah muncul desakan dari ASN di Kemendikti Saintek yang meminta Satryo mundur dari kursi menteri.
Posisi Mendikti Saintek tersebut kemudian diisi oleh Brian Yuliarto yang saat itu menjadi Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB).
Selain pergantian posisi menteri, Presiden Prabowo turut melantik empat kepala lembaga saat reshuffle kali pertama yang berjarak sekitar 100 hari setelah pelantikan.
Pejabat tersebut, yakni Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kemudian Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP.
Selain itu, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
