Reshuffle Kabinet Menteri Prabowo Mengintai Pascalebaran? Siapa yang Jadi Targetnya?

Chandra Iswinarno | Novian Ardiansyah | Suara.com

Rabu, 02 April 2025 | 14:23 WIB
Reshuffle Kabinet Menteri Prabowo Mengintai Pascalebaran? Siapa yang Jadi Targetnya?
Presiden Prabowo Subianto. [Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr]

Suara.com - Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farhan menilai momentum pascahari raya bisa dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Ia menilai bahwa menteri-menteri yang tidak memiliki performa baik dan berkinerja kurang bagus dalam kabinet bisa saja diganti.

"Reshuffle kabinet mungkin saja dilakukan setelah lebaran. Sejumlah menteri yang performa nya kurang bagus bisa saja di-reshuffle," kata Yusak kepada Suara.com.

Yusak berpandangan bahwa Prabowo perlu mengevaluasi pos-pos kementerian yang menyangkut bidang perekonomian bila memang reshuffle dilakukan.

Pos-pos kementerian yang dimaksud, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Pariwisata.

"Merosotnya IHSG, melemahnya rupiah dan potensi menurunnya perputaran uang pada lebaran 2025 atau lesunya ekonomi lebaran patut menjadi perhatian presiden atas kinerja sektor ekonomi," kata Yusak.

Kendati Kementerian ESDM dinilai perlu dilakukan evaluasi, Yusak ragu Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

"Khusus Menteri ESDM, saya ragu Presiden Prabowo berani mereshuffle Bahlil. Prabowo sangat mengandalkan dukungan Golkar, sementara Golkar kerap pasang badan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo. Ini yang membuat posisi Bahlil sebagai ketum Golkar sangat seksi, apalagi ada bayang-bayang Jokowi," kata Yusak.

Selain pos-pos kementerian bidang perekonomian, pos lainnyang patut dievaluasi Prabowo adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

"Saya kira juga layak dievaluasi," kata Yusak.

Yusak memaparkan mengapa PCO perlu dievaluasi. Salah satu sebabnya, kinerja para juru bicara yang bernaung di bawah Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Sejak awal bekerja, jubir-jubir presiden ini belum menunjukkan performa kinerja yang bagus dan sering membuat blunder dengan pola komunikasi publik yang buruk. Akibatnya, Presiden Prabowo yang dirugikan," kata Yusak.

Yusak mengatakan PCO merupakan ujung tombak komunikasi strategis pemerintahan. Mestinya, PCO bisa memahami dengan baik anatomi sosiologis masyarakat.

"Jangan sampai membuat blunder terus," kata Yusak.

Perlu Keberanian

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Menunggu Reshuffle Usai Lebaran, Pengamat Bongkar Pos Paling Mungkin Dievaluasi

Menunggu Reshuffle Usai Lebaran, Pengamat Bongkar Pos Paling Mungkin Dievaluasi

News | Senin, 31 Maret 2025 | 22:29 WIB

Ajak Umat Muslim Menunaikam Zakat, Prabowo: Bisa Bantu Sesama dan Menghindari Sifat Kikir

Ajak Umat Muslim Menunaikam Zakat, Prabowo: Bisa Bantu Sesama dan Menghindari Sifat Kikir

News | Kamis, 27 Maret 2025 | 17:32 WIB

Presiden Prabowo Subianto Lantik 31 Duta Besar di Istana Negara

Presiden Prabowo Subianto Lantik 31 Duta Besar di Istana Negara

News | Senin, 24 Maret 2025 | 18:36 WIB

Terkini

Presiden Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan dan Blokade

Presiden Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan dan Blokade

News | Minggu, 26 April 2026 | 10:24 WIB

Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!

Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!

News | Minggu, 26 April 2026 | 09:47 WIB

Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan

Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan

News | Minggu, 26 April 2026 | 09:38 WIB

Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu

Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu

News | Minggu, 26 April 2026 | 09:27 WIB

Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!

Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!

News | Minggu, 26 April 2026 | 08:57 WIB

WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun

WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun

News | Minggu, 26 April 2026 | 08:53 WIB

Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat

Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat

News | Minggu, 26 April 2026 | 08:29 WIB

Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel

Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel

News | Minggu, 26 April 2026 | 08:18 WIB

SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!

SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!

News | Minggu, 26 April 2026 | 08:09 WIB

Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran

Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran

News | Minggu, 26 April 2026 | 07:24 WIB