REGIONAL:
"Ada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan yang dapat membantu menguak serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat,” jelasnya.
Selain itu, langkah ini disebutnya diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menjadi kunci dalam keberlangsungan dan keberhasilan bisnis perbankan ke depannya.
“Kami khawatir gangguan yang dialami oleh para nasabah akan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap Bank DKI. Jangan sampai para nasabah melakukan bank rush atau penarikan uang dalam jumlah besar secara bersamaan, karena jika itu terjadi, maka Bank DKI sendiri yang akan dirugikan,” pungkasnya.
Gangguan sejak 29 Maret
Layanan Bank DKI melalui aplikasi JakOne Mobile mengalami gangguan layanan sejak tanggal 29 Maret 2025 lalu. Para nasabah mengeluh lantaran kesulitan untuk melakukan transfer antar bank.
Nsabah yang ingin transfer antar bank harus menarik uang mereka terlebih dahulu baik lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM), maupun kantor cabang, dan menyetornya ke bank tujuan secara manual.
Apalagi gangguan ini terjadi di momen lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Banyak nasabah Bank DKI yang mengeluhkan hal ini di media sosial.
Menanggapi hal ini, Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana meminta agar pimpinan Bank DKI melakukan langkah-langkah tegas terhadap gangguan hukum yang mungkin sebenarnya terjadi. Ia sendiri sudah menerima aduan terkait persoalan ini.
“Momentum gangguan ini menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi kami, karena sekitar satu bulan lalu di fraksi kami baru saja menerima aduan masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas peretasan sistem elektronik perbankan yang merugikan Bank DKI," ujar Justin kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).
"Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tersebut, nominal kerugiannya juga tidak sedikit,” ungkapnya.
Menurut Justin, pihak Bank DKI harus menelusuri indikasi peretasan tersebut. Jika terbukti ada serangan siber, maka harus segera melapor ke pihak berwajib.
“Kami mendorong Dirut Bank DKI untuk segera melibatkan pihak penegak hukum untuk menyelidiki gangguan tersebut," ungkapnya.
"Ada rekan-rekan Bank Indonesia, OJK, Polri, dan Kejaksaan yang dapat membantu menguak serta menjerat pihak-pihak mana saja yang terlibat,” jelasnya.
TERPOPULER