Suara.com - Kekosongan pejabat yang menduduki Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan banyak pihak.
Pasalnya, kondisi tersebut terjadi saat Presiden Donald Trump akan memberlakukan tarif resiprokal atau timbal balik yang merugikan perdagangan Indonesia.
Menjawab sorotan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno menilai bahwa belum terisinya Duta Besar Republik Indonesia untuk AS tidak akan memengaruhi proses negosiasi kebijakan 'Tarif Trump'.
Havas mengklaim yang terjadi saat ini merupakan pertemuan tingkat tinggi dalam konteks pengiriman tim delegasi untuk menegosiasikan Tarif Trump yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan pihak AS, lantaran jabatan yang setara menteri.
"Ya kita kan kalau begini (proses negosiasi) udah high level (pertemuan tingkat tinggi) ya," katanya seperti dilansir Antara, Senin (7/4/2025).
Adapun persoalan kosongnya jabatan Duta Besar Indonesia untuk AS, lantaran pergantian pemerintahan.
Lebih lanjut, ia mengaku optimis terkait proses negosiasi yang akan dilakukan bakal berjalan lancar.
Namun, ia menilai bahwa masih terlalu awal untuk memprediksi capaian target tarif AS yang akan disetujui dari hasil negosiasi nanti.
Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan sejumlah paket negosiasi untuk dibawa dalam perundingan dalam proses negosiasi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington DC.
Baca Juga: Singgung Jokowi, Rocky Gerung Ungkap Penyebab Indonesia Tak Berdaya Hadapi Perang Tarif AS
Airlangga menilai bahwa jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang diklaim akan saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.
Namun Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 mendatang untuk menyamakan sikap.
Bertemu Negara ASEAN
"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN," ujarnya.
Dalam pertemuannya dengan pelaku usaha, Pemerintah Indonesia menyatakan telah menyiapkan beberapa paket negosiasi.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif sedikitnya 10 persen terhadap berbagai barang impor dari banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada Rabu (2/4/2025).
