REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah Indonesia bergerak cepat dan strategis dalam menghadapi potensi kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) yang mungkin diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).
Alih-alih mengambil langkah konfrontatif, Indonesia memilih jalur diplomasi dan tengah mempersiapkan serangkaian paket negosiasi komprehensif yang akan dibawa dalam perundingan di Washington D.C.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pendekatan diplomatis dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).
Langkah awal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun posisi tawar yang kuat melalui solidaritas regional.
Sebelum bertolak ke Washington, Pemerintah Indonesia akan terlebih dahulu menggelar pertemuan dengan para pemimpin negara-negara ASEAN pada 10 April 2025. Pertemuan ini krusial untuk menyamakan pandangan dan menyusun strategi bersama dalam menghadapi potensi kebijakan perdagangan dari AS. Solidaritas ASEAN diharapkan dapat memberikan bobot lebih pada posisi negosiasi Indonesia.
Dalam pertemuan terpisah dengan para pelaku usaha, pemerintah memaparkan beberapa poin utama yang akan menjadi amunisi dalam perundingan dengan AS. Paket negosiasi yang disiapkan mencakup berbagai aspek, mulai dari revitalisasi perjanjian hingga insentif fiskal.
Empat Pilar Strategi Negosiasi Indonesia:
1. Revitalisasi TIFA: Langkah pertama yang akan diajukan Indonesia adalah menghidupkan kembali Perjanjian Kerja Sama Perdagangan dan Investasi (Trade & Investment Framework Agreement/TIFA). Perjanjian bilateral yang ditandatangani pada tahun 1996 ini dinilai sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi perdagangan dan investasi saat ini.
"Karena TIFA sendiri secara bilateral ditandatangani di 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong (revitalisasi) berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," jelas Menko Airlangga. Revitalisasi TIFA diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja sama yang lebih modern dan mengakomodasi kepentingan kedua negara.
2. Deregulasi NTMs di Sektor Teknologi: Pemerintah juga akan menawarkan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs), khususnya melalui relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, Indonesia juga siap melakukan evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS. Langkah ini menunjukkan fleksibilitas Indonesia dalam meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang mungkin menjadi perhatian AS.
3. Peningkatan Impor dan Investasi AS di Sektor Migas: Sebagai bagian dari upaya menciptakan keseimbangan perdagangan, Indonesia akan menawarkan potensi peningkatan impor dan investasi dari AS, terutama di sektor minyak dan gas (migas). Langkah ini diharapkan dapat mempersempit defisit perdagangan yang dialami AS dengan Indonesia.
"Terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan impor, bagaimana dengan impor ekspor kita yang bisa sampai 18 miliar dolar AS diisi dengan produk-produk yang kita impor, termasuk gandum, katun bahkan juga salah satunya adalah produk migas," ungkap Airlangga.
4. Insentif Fiskal dan Non-Fiskal: Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor dari AS sekaligus menjaga daya saing ekspor Indonesia ke pasar Amerika. Strategi ini meliputi potensi penurunan bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) impor, atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor untuk produk-produk tertentu dari AS. Langkah ini diharapkan dapat menarik minat perusahaan AS untuk meningkatkan ekspornya ke Indonesia.
Langkah proaktif Indonesia ini didasari oleh data perdagangan yang menunjukkan surplus signifikan di pihak Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar 14,34 miliar dollar AS pada tahun 2024. Kontributor utama surplus ini adalah ekspor mesin dan perlengkapan elektrik (4,18 miliar dollar AS), pakaian dan aksesori pakaian (2,84 miliar dollar AS), serta alas kaki (2,39 miliar dollar AS).
Sebaliknya, AS memang mencatatkan defisit perdagangan dengan Indonesia sebesar 17,9 miliar dollar AS pada tahun yang sama. Kondisi inilah yang kemungkinan menjadi latar belakang potensi kebijakan tarif resiprokal dari AS.
Menko Airlangga mengungkapkan bahwa komunikasi intensif telah terjalin antara diplomat Indonesia dan U.S Trade Representative (USTR). Saat ini, USTR tengah menantikan proposal konkret dari Indonesia. Langkah cepat dan terukur dari pemerintah Indonesia ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas hubungan dagang dengan salah satu mitra strategisnya, sambil tetap berupaya untuk mencapai solusi yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.
TERPOPULER
