Infografis
Suara.com - Kekosongan pejabat yang menduduki Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan banyak pihak.
Pasalnya, kondisi tersebut terjadi saat Presiden Donald Trump akan memberlakukan tarif resiprokal atau timbal balik yang merugikan perdagangan Indonesia.
Menjawab sorotan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno menilai bahwa belum terisinya Duta Besar Republik Indonesia untuk AS tidak akan memengaruhi proses negosiasi kebijakan 'Tarif Trump'.
Havas mengklaim yang terjadi saat ini merupakan pertemuan tingkat tinggi dalam konteks pengiriman tim delegasi untuk menegosiasikan Tarif Trump yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan pihak AS, lantaran jabatan yang setara menteri.
"Ya kita kan kalau begini (proses negosiasi) udah high level (pertemuan tingkat tinggi) ya," katanya seperti dilansir Antara, Senin (7/4/2025).
Adapun persoalan kosongnya jabatan Duta Besar Indonesia untuk AS, lantaran pergantian pemerintahan.
Lebih lanjut, ia mengaku optimis terkait proses negosiasi yang akan dilakukan bakal berjalan lancar.
Namun, ia menilai bahwa masih terlalu awal untuk memprediksi capaian target tarif AS yang akan disetujui dari hasil negosiasi nanti.
Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan sejumlah paket negosiasi untuk dibawa dalam perundingan dalam proses negosiasi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington DC.
Baca Juga: Singgung Jokowi, Rocky Gerung Ungkap Penyebab Indonesia Tak Berdaya Hadapi Perang Tarif AS
Airlangga menilai bahwa jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang diklaim akan saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.
Namun Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 mendatang untuk menyamakan sikap.
Bertemu Negara ASEAN
"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN," ujarnya.
Dalam pertemuannya dengan pelaku usaha, Pemerintah Indonesia menyatakan telah menyiapkan beberapa paket negosiasi.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif sedikitnya 10 persen terhadap berbagai barang impor dari banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada Rabu (2/4/2025).
Berdasarkan data yang dirilis, Indonesia berada di urutan kedelapan dalam daftar negara-negara yang berpotensi terkena dampak kenaikan tarif AS, dengan besaran mencapai 32 persen.
Kebijakan ini juga menyasar sekitar 60 negara lainnya yang dianggap memberlakukan tarif yang lebih tinggi terhadap produk-produk AS (tarif timbal balik).
Presiden Trump menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri AS.
Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS selama ini telah 'dirugikan' oleh praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh banyak negara mitra dagangnya.
Potensi pengenaan tarif yang tinggi oleh AS tentu menjadi perhatian serius bagi Indonesia. AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, dan kebijakan tarif dapat berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor nasional.
Beberapa sektor industri yang berorientasi ekspor ke AS berpotensi mengalami penurunan daya saing akibat kenaikan biaya masuk produk.
![Presiden Prabowo Subianto (kanan) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kanan), dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kiri) melihat lokasi panen raya padi di Desa Randegan Wetan, Ligung, Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025). [ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/tom]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/07/29919-presiden-prabowo-panen-raya-padi-di-majalengka.jpg)
Selain itu, kebijakan ini juga dapat memicu ketidakpastian dalam iklim investasi dan perdagangan global.
Perang dagang antara negara-negara besar dapat mengganggu rantai pasok global, meningkatkan biaya produksi, dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi potensi perang dagang dan kebijakan tarif resiprokal yang dilayangkan AS.
Menurutnya, Indonesia telah mengambil langkah proaktif dengan mengirimkan utusan untuk melakukan perundingan yang setara dan adil dengan pihak AS.
"Kita akan berunding dengan semua negara, kita juga akan buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik, kita ingin hubungan yang adil, kita ingin hubungan yang setara, jadi tidak ada masalah," ujar Presiden Prabowo.
