REGIONAL:
Sebelumnya isu kuat soal Reshuffle muncul dan disebut hendak dilakukan usai Lebaran 2025.
Reshuffle kabinet berhembus bersamaan dengan persoalan ekonomi Indonesia yang datang secara beruntun.
Sejumlah Menteri yang dikabarkan akan direshuffle adalah Menteri-menteri di bidang ekonomi.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah bersamaan anjlok dalam beberapa waktu terakhir.
Persoalan ekonomi ini juga berbarengan dengan kebijakan tarif impor AS dari Donald Trump.
Persoalan ekonomi inilah yang menguatkan kabar Presiden Prabowo akan mereshuffle Menteri-menterinya, termasuk Menteri bagian ekonomi.
Salah satu Menteri yang dikabarkan akan direshuffle adalah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Kabar Menkeu Sri Mulyani ini akan direshuffle sudah mencuat sejak pertengahan Maret 2025 lalu.
Namun beredar kabar lagi akan diundur usai lebaran 2025.
Sementara itu, Pengamat Politik, Yusak Farhan berpendapat bahwa pos-pos Kementerian bidang perekonomian yang perlu direshuffle seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pariwisata.
Namun, Yusak menilai bahwa kecil kemungkinan Prabowo akan berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
“Saya ragu Presiden Prabowo berani mereshuffle Bahlil. Prabowo sangat mengandalkan dukungan Golkar,” sebut Yusak.
Selain pos-pos Kementerian bidang Perekonomian, pos lain yang dinilai patut dievaluasi adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Disarankan Evaluasi Hasan Nasbi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
Prabowo sendiri mengakui jika Hasan Nasbi teledor saat mengomentari aksi teror kepala babi terhadap redaksi Tempo.
"Intinya evaluasi," kata Sarmuji, Selasa (8/4/2025).
Namun demikian pencopotan atau evaluasi semuanya tergantung presiden.
“Sebenarnya tidak ada gelap, yang ada adalah ketiadaan cahaya," ujarnya.
Menurutnya fungsi komunikasi pemerintahan adalah menghadirkan cahaya, yakni memberikan informasi yang valid dan otoritatif, serta narasi positif.
"Sehingga orang memandang pemerintah itu atau memandang negara ini tidak gelap karena kehadiran cahaya dari komunikasi pemerintah," ucap Sarmuji.
Hasan Nasbi pun diminta belajar dari kesalahan dan memilih dua opsi, yakni perbaikan atau penggantian.
"Ya evaluasi kan ada dua kemungkinan tadi, bisa perbaikan, bisa pergantian. Kalau memang bisa diperbaiki dalam proses ini, mungkin ada proses belajar untuk tidak menjawab dengan tergesa-gesa untuk lebih memiliki perspektif yang positif terhadap masukan orang lain atau lebih berempati terhadap kondisi orang lain ya itu bagus juga," tegasnya.
Kontributor : Kanita
TERPOPULER