Sebelumnya isu kuat soal Reshuffle muncul dan disebut hendak dilakukan usai Lebaran 2025.
Reshuffle kabinet berhembus bersamaan dengan persoalan ekonomi Indonesia yang datang secara beruntun.
Sejumlah Menteri yang dikabarkan akan direshuffle adalah Menteri-menteri di bidang ekonomi.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah bersamaan anjlok dalam beberapa waktu terakhir.
Persoalan ekonomi ini juga berbarengan dengan kebijakan tarif impor AS dari Donald Trump.
Persoalan ekonomi inilah yang menguatkan kabar Presiden Prabowo akan mereshuffle Menteri-menterinya, termasuk Menteri bagian ekonomi.
Salah satu Menteri yang dikabarkan akan direshuffle adalah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
Kabar Menkeu Sri Mulyani ini akan direshuffle sudah mencuat sejak pertengahan Maret 2025 lalu.
Namun beredar kabar lagi akan diundur usai lebaran 2025.
Baca Juga: Ketika Presiden Prabowo 6 Kali Bilang "Saya Bahagia"
Sementara itu, Pengamat Politik, Yusak Farhan berpendapat bahwa pos-pos Kementerian bidang perekonomian yang perlu direshuffle seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pariwisata.
Namun, Yusak menilai bahwa kecil kemungkinan Prabowo akan berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
“Saya ragu Presiden Prabowo berani mereshuffle Bahlil. Prabowo sangat mengandalkan dukungan Golkar,” sebut Yusak.
Selain pos-pos Kementerian bidang Perekonomian, pos lain yang dinilai patut dievaluasi adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Disarankan Evaluasi Hasan Nasbi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
