REGIONAL:
Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pemerintah berencana mentransfer langsung tunjangan guru honorer.
Namun, skema kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi. Mu'ti menyebut kalau kebijakan itu menjadi yang pertama kali dilakukan salam waktu 15 tahun terakhir.
"Saya rencana transfer untuk guru honorer, transfer langsung, ini sudah kita godok. Transfer langsung tunjangan guru itu kan tidak pernah terjadi selama 15 tahun," kata Mu'ti kepada wartawan di Kantor Dikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Pemerintah saat ini masih menggodok nominal tunjangan, syarat, hingga waktu pencairan.
Namun, Mu'ti menyampaikan kalau ditargetkan tunjangan itu akan ditransfer langsung mulai pada bulan Mei 2025.
"Karena sudah kita hitung anggaranya berapa dan memang dihitungnya per Mei bukan dari Januari sampai Mei."
"Jadi per Mei sampai nanti Desember. Itu nominalnya sudah kita hitung, anggaranya sudah ada, kemudian nominalnya juga sudah disepakati, tinggal nanti teknis saja," tuturnya.
Mu'ti menuturkan bahwa data Kementerian Dikdasmen tercatat, guru honorer ada sekitar 785 ribu orang. Jumlah tersebut belum termasuk guru honorer di bawah Kementerian Agama yang juga akan mendapatkan tunjanga.
"Mudah-mudahan pada bulan Mei itu dapat kita transfer. Jadi sekarang tinggal verifikasi dan validasi data, termasuk nanti permintaan nomor rekening kepada guru-guru itu. Karena nanti direct transfer maka itu harus ke rekening guru yang bersangkutan," kata Mu'ti.
Sekjen Kementerian Dikdasmen Suharti menambahkan, tunjangan tersebut khusus hanya untuk guru honorer dan non ASN. Serta belum bersertifikasi pendidik juga bukan peserta bansos dari Kementerian Sosial.
Suharti menyampaikan kalau Kementerian Dikdasmen sudah mempunyai penerima tunjangan tersebut dengan by name by address guru-guru yang ada di dalam dapodik.
Tetapi untuk memastikan bahwa guru tersebut layak dapat tunjangan, data itu juga dibandingkan dengan catatan BPS menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).
"Jumlahnya berapa belum bisa disampaikan sekarang. Karena memang belum ada keputusan final, tetapi mudah-mudahan sebagian besar dari guru-guru tersebut bisa mendapatkan tambahan tunjangan," katanya.
Suharti memastikan kalau Kementerian Keuangan sudah menyetujui total tunjangan yang akan digelontorkan. Namun, masih perlu dihitung lebih detail terkait nominal yang akan diberikan untuk setiap guru.
"Ini tidak hanya guru yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi juga mereka yang ada di Kementerian Agama. Per-orang berapanya juga masih dalam final exercise," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan restrukturisasi anggaran terkait efisiensi sebagaimana instruksi presiden. Saat itu, ia memastikan gaji ke-13 ASN dan tunjangan guru tidak akan dihilangkan.
Hal itu disampaikan Muti dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
"Kemudian pada 24 Januari 2025, kami menerima surat dari Kementerian Keuangan dan berisi efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar sebesar Rp8,03 triliun, sehingga alokasi total berubah dari Rp33,5 triliun menjadi Rp25,5 triliun," kata Muti.
Lalu kata dia, pada 31 Januari pihaknya menerima surat dari Dirjen Perbendaraan Kemenkeu yang meminta kementerian dan lembaga mengkoordinasikan perikatan atau kontrak dalam upaya pemenuhan efisiensi anggaran.
"Namun disebutkan di situ perihal terdapat perikatan kontrak, maka atas perikatan atau kontrak dimaksud, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan instruksi tersebut," ujarnya.
Pada 11 Februari 2025, kata dia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyampaikan dalam pertemuan di Sekretariat Negara terkait penyesuaian-penyesuaian pada efisiensi anggaran dengan prinsip-prinsip efisiensi yang harus dipegang oleh masing-masing kementerian dan lembaga.
Salah satu yang ditekankan adalah Hak ASN agar tidak terganggu sehingga gaji, tunjangan, serta gaji ke-13.
TERPOPULER
