REGIONAL:
Suara.com - Analis politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono menilai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM perlu mengintegrasikan empat pola pikir strategis dalam proses pengambilan keputusan.
Langkah tersebut penting digunakan KDM agar kebijakan yang dihasilkan tetap responsif dan efektif.
Kristian menilai positif gaya kepemimpinan KDM yang gemar terjun ke masyarakat untuk menampung masalah.
Namun ia menggarisbawahi proses pengambilan keputusan yang seringkali diambil KDM hanya sebatas cepat tanpa pertimbangan matang.
"Hal ini acap kali mendatangkan konsekuensi yang kurang efektif," kata Kristian dalam keterangannya dikutip Suara.com, Sabtu (12/4/2024).
Kristian lantas mencontohkan beberapa masalah yang timbul akibat proses pengambilan keputusan yang terlalu cepat diambil KDM.
Pertama penumpukan anteran pembayar pajak di Samsat hingga menimbulkan kemacetan akibat kebijakan pemutihan pajak.
Lalu jembatan yang kembali amblas di Bailey, Karawang karena keputusan pengerjaan dilakukan hanya dalam dua pekan.
Serta, distribusi santunan Idulfitri untuk supir angkot di Bogor yang realisasinya tidak sesuai jumlah yang dijanjikan.
Menurut Kristian, pendekatan turun ke lapangan tetap penting. Tapi juga perlu dilengkapi dengan kerangka berpikir yang lebih komprehensif.
"Kendala-kendala seperti ini semestinya tidak perlu membuat KDM surut untuk tetap terjun ke lapangan. Namun demikian, KDM bisa memetik hikmah," katanya.
Adopsi 4 Pola Pikir
Agar keputusan yang diambil lebih efektif, Kristian menyarankan KDM dan kepala daerah lain mengadopsi empat pola pikir.
Merujuk artikel IBM Center for the Business of Government yang terbit 7 April 2025, Kristian menyebut keempat pola pikir itu meliputi; expert thinking, critical thinking, strategic thinking, dan system thinking.
"Sntesis dari keempat jenis pola pikir tersebut dapat membantu KDM dan Kepala daerah lainnya di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang dihasilkan tanpa harus mengorbankan pola interaksi langsung dengan masyarakat," ujar Kristian.
Kristian menjelaskan, expert thinking ialah kemampuan mengandalkan keahlian teknis dan pemahaman mendalam terhadap regulasi dan proses operasional.
Sehingga kepala daerah yang paham soal pengelolaan anggaran bisa cepat mendeteksi pemborosan dan mengarahkan solusi teknis yang tepat.
"Misalnya, ketika menghadapi kendala pada proyek perbaikan jalan, ia dapat dengan cepat mengarahkan tim teknis atau konsultan profesional agar solusi yang diambil tepat sasaran dan mengurangi inefisiensi," jelas Kristian.
Sedangkan critical thinking, yakni keberanian untuk mempertanyakan asumsi, mengevaluasi bukti, dan menggali akar persoalan.
Dalam reformasi kesejahteraan sosial, misalnya, Kristian menilai perlu ada evaluasi apakah data yang digunakan mutakhir dan kebijakan menyasar masalah utama.
"Dengan pendekatan kritis, misalnya, ia bisa menginisiasi forum partisipatif dengan masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan transparan," ungkapnya.
Selanjutnya, strategic thinking atau cara pandang jangka panjang yang mengantisipasi tren dan tantangan masa depan.
Kristian mencontohkan kepala daerah misalnya bisa mengintegrasikan konsep smart city dan infrastruktur berkelanjutan sebagai upaya mengantisipasi pertumbuhan populasi serta perubahan iklim.
"Dengan merancang rencana strategis yang mencakup investasi jangka panjang di bidang transportasi, teknologi informasi, dan pendidikan, kepala daerah dapat menciptakan kota yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan," beber Kristian.
Terakhir system thinking atau pola pikir yang menekankan keterkaitan antar sektor.
Seperti mengatasi persoalan tunawisma tak bisa hanya diatasi dari sektor perumahan tapi perlu keterlibatan lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Keempat jenis pola pikir ini menurut Kristian bisa menjadi bahan kontemplasi bagi para kepala daerah dan manajer sektor publik lainnya di Indonesia.
Sehingga diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif.
"Penerapan keempat pola pikir ini bisa membawa inovasi dalam tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan kebijakan yang mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara nyata," katanya.
TERPOPULER
