Infografis
Selain itu, Raja Antoni menyebut Kementerian Kehutanan saat ini juga tengah memprioritaskan percepatan pengakuan atau penetapan resmi hutan adat.
Hal itu diklaim Raja Antoni sebagai bentuk komitmen keberpihakan pemerintah terhadap perhutanan sosial serta hak-hak masyarakat adat.
"Hutan bukan sekadar ekosistem, tetapi juga rumah, lanskap budaya, dan sumber kehidupan bagi banyak masyarakat adat di Indonesia. Kami percaya bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga langkah strategis untuk tata kelola hutan yang berkelanjutan," ujarnya.
Dua program prioritas Kementerian Kehutanan itu menurut Raja Antoni sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dan komitmen lingkungan global.
"Kami tahu bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri, dan itulah sebabnya hari ini, melalui Halal Bihalal ini, kami tidak hanya memperbarui ikatan pribadi, tetapi juga ikatan profesional kami," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kemenhut meneken Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kemnaker untuk menambah lapangan pekerjaan dan pemberdayaan petani, khususnya di kawasan hutan.
Raja Juli menyebut bahwa kerja sama tersebut berkaitan dengan potensi perhutanan sosial yang nantinya masyarakat dapat diberikan akses untuk mengelola dengan cara agroforestry.
“Saya percaya seperti yang selalu diajarkan, disarankan dan diinstruksikan oleh Pak Prabowo bahwa selama antar kementerian dapat bekerja sama, ada berbagi masalah tapi juga berbagi solusi."
"Kita punya sekarang yang sudah diberikan akses pengelolaan, 8,3 juta hektar, kemudian masih ada sekitar 4 juta lagi yang potensial dibagikan, plus ada data indikatifnya juga 3 juta lagi, jadi 7 juta hektar,” tutur Raja Juli.
Baca Juga: Kemenhut dan Kemnaker Teken MoU Perluas Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Petani Hutan
“8 juta tambah 7 juta kan 15 juta hektar nih nanti kita identifikasi lebih dalam lagi mana yang memang cocok digunakan untuk agroforstry,” tambah dia.
