Sebut Hasto PDIP Jalani Retret di Rutan KPK, Romo Ignatius Suharyo: Jadi Tak Surap Tetapi Hidup

Suara.com - Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP Haso Kristiyanto menjalani retret di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Suharyo usai mengunjungi Hasto di Rutan KPK.

“Tadi di dalam pembicaraan Mas Hasto merasa bahwa ini adalah masa untuk retret, katanya,” kata Suharyo di Rutan KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

Romo Ignatius menjelaskan bahwa retret yang dilakukan Hasto bertujuan untuk memurnikan diri dengan bangun pagi dan berdoa, khususnya doa-doa yang sebelumnya jarang dibacakan.

Saat menjadi tahanan di Rutan KPK, Romo Suharyo menyebut Hasto memiliki kesempatan untuk membaca doa-doa tersebut, membaca kitab suci, berolahraga, menulis, berpikir, berefleksi, hingga berdiskusi dengan sesama tahanan.

“Mas Hasto sangat senang karena beliau hadir dapat membuat suasana di dalam rumah ini, rumah tahanan ini hidup. Jadi tidak suram tetapi hidup, gembira karena saling mendukung di dalam keterbatasan ini. Jadi bukan sesuatu yang tidak berarti, tetapi justru diartikan,” ujar Suharyo.

“Kan tidak mudah ya mengartikan sesuatu yang tidak menyenangkan itu, tetapi itulah yang ditemukan oleh Pak Hasto di dalam rumah tahanan ini, menemukan waktu untuk berdoa, menemukan waktu untuk berdiskusi, dan menulis refleksi-refleksi yang buah-buah dari peristiwa ini,” tambah dia.

Hasto Dijerat 2 Kasus

Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku. Penetapan tersangka terhadap Hasto diumumkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Setyo menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.

Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.

Terkait penetapan tersangka itu, Hasto sempat melakukan perlawanan balik dengan menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, setelah melayangkan gugatan praperadilan, Hasto tetap keok. Kekinian, kasusnya pun saat ini sedang berproses di pengadilan.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum pada KPK sebelumnya mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.