Ada Menteri Masih Anggap Jokowi Bosnya, PKB: Ambil Positifnya, Tak Usah Politisasi Halal Bihalal

Senin, 14 April 2025 | 14:45 WIB
Ada Menteri Masih Anggap Jokowi Bosnya, PKB: Ambil Positifnya, Tak Usah Politisasi Halal Bihalal
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. (Suara.com/Bagaskara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, meminta segala sesuatu tak dipolitisasi. Termasuk soal adanya sejumlah menteri Prabowo Subianto yang melakukan silatiurahmi lebaran ke kediaman Presiden ketujuh RI Jokowi di Solo.

"Sudahlah kita tidak usah mempolitisir halal bihalal. Kita publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu persiwa politik, mana persiwa halal bihalal," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ia mengatakan, semua harus dilihat secara positif. Menurutnya, menteri juga sebagai pejabat boleh bersilaturahmi.

"Karena sekarang ini tumpukan dari media sosial ini luar biasa dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini. Jadi masa iya seorang menteri tidak boleh halal-bihalal? Boleh saja kita semuanya boleh kok," katanya.

Lebih lanjut, saat disinggung sejumlah menteri yang melakukan silaturahmi lebaran itu masih mengganggap Jokowi sebagai bos, Jazilul menilai hal itu tak perlu jadi soal.

"Ya bos itu apa sih? Ya ibu juga bos, ayah juga bos. Kalau begitu, kalau atasan, iya dong ya kalau atasan kita, kalau adik kita yang bukan bos. Ini soal bahasa saja," katanya.

"Oleh sebab itu maksud saya ambil positifnya saja bahwa silaturahmi itu positif kepada siapapun. Kepada siapapun Itu positif yang namanya silaturahmi. Makanya jangan Sejumlah Menteri Masih Anggap Jokowi Bosnya, PKB: Ambil Positifnya, Tak Usah Politisir Halal Bihalal halal-bihalal lah maksud saya begitu. Kan kita tidak tahu istilah bicaraannya kalau kita curiga orang bertemu. Justru kalau tidak ada silaturahmi di negeri ini malah rusak," sambungnya.

Sementara soal matahari kembar, Jazilul menegaskan dalam konstitusi hal tersebut tidak dikenal.

"Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden Kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena konstitusinya itu bukan kembar Itu ada di presiden," pungkasnya.

Baca Juga: Prabowo Beri Simpati, Keluarga Koruptor Justru Dinilai Sering Ikut Korupsi

Sebelumnya, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengingatkan agar ke depan jangan sampai ada matahari kembar dalam pemerintah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI