Hendro pun bersama Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menolak rencana itu. Apalagi pihaknya memang sudah sejak lama menentang penggunaan JLNT sebagai jalur sepeda.
"Kami menyatakan penolakan, terutama karena rute bersepeda akan melewati JLNT Casablanca - sebuah jalan yang jelas-jelas dilarang untuk dilintasi oleh sepeda menurut aturan hukum yang berlaku," ucapnya.
"Sebuah jalan yang tahun 2021 pernah kami perjuangkan agar dikembalikan fungsinya sesuai aturan hukum," lanjutnya menambahkan.
Jika tetap dilanjutkan, Hendro menilai Pramono sedang mempertontonkan upaya negosiasi hukum demi kepentingan segelintir orang. Seharusnya Pramono menjadi contoh keberpihakan kepada semua golongan tanpa memberi perlakuan khusus pada kelompok tertentu.
"Apakah hukum bisa dinegosiasikan? Apakah keamanan bisa dijamin hanya karena yang melanggar adalah rombongan yang difasilitasi pemerintah? Ini bukan edukasi. Ini bukan advokasi. lni juga bukan Diskresi, Ini adalah simbolisme elitis yang gagal memberi keteladanan," katanya.
Padahal, kata Hendro, sepeda merupakan nudaya inklusif yang harusnya menjadi sarana mobilitas harian. Acara gowes di atas JLNT disebutnya akan menjadikan sepeda sebagai alat membuat konten menarik bagi segelintir orang.
"Acara ini justru menjadikan sepeda sebagai aksesori konten untuk segelintir orang, di atas jalan tol yang biasanya tak tersentuh rakyat. Ini bukan warisan keberpihakan seperti era sebelumnya, ketika sepeda benar-benar dijadikan bagian dari sistem transportasi kota," pungkasnya.
