Infografis
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno tidak mesti dikaitkan dengan gabungnya PDIP di kabinet.
Diketahui PDIP dinilai bisa bergabung di pemerintahan menyusul terealisasinya rencana pertemuan Prabowo dan Megawati.
Sementara itu, menurut Ketua OKK DPP Partai Gerindra ini, pembicaraan antara Prabowo dan Megawati juga bukan mengenai hal tersebut. Tetapi detail apa yang dibicarakan Prabowo dan Megawati, Prasetyo mengaku tidak tahu. Sebab, pembicaraan keduanya dilakukan secara empat mata.
"Tapi rasa-rasanya bukan perkara itu, tidak harus juga semua gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau pribadi sebagai pengarah BRIN, PDIP. Jadi tidak ada masalah," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
Potensi Gabung KIM
Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal kemungkinan PDIP bergabung di pemerintahan, usai Prabowo bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas kewenangan PDIP masuk di pemerintahan dan bergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) ada di tangan Prabowo.
"Kita ikut pemimpin aja," kata Zulhas di kantor Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).
Selain kepada Prabowo, menurut Zulhas bergabung tidaknya PDIP ke pemerintahan juga bergantung terhadap keputusan PDIP sendiri.
Baca Juga: Sebut PDIP Dukung Prabowo Tanpa Masuk Koalisi, Sekjen Gerindra Bilang Begini
"Itu kan terserah sana ya. Saya kan nggak punya, itu terserah PDI," ujarnya.
