Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo justru menyinggung adanya reshuffle bukan di kabinet, melainkan di internal Partai Golkar sebagaimana pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
'Ngga ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
"Bukan nggak ada, (tapi) sama sekali nggak ada," sambungnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dalam waktu dekat bakal ada reshuffle kepengurusan di dalam tubuh Partai Golkar.
Bahlil menyebut, reshuflle yang terjadi di tubuh partainya hampir sama dengan reshuffle yang ada di kabinet pemerintahan. Pasalnya, tidak menunggu sampai 1-2 tahun agar seorang pengurus dapat dirotasi.
Rotasi kepengurusan bisa saja dilakukan apabila memang para pengurus tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
“Sebentar lagi ada reshuffle nanti. Reshuffle kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan reshuffle kabinet. Tidak mesti menunggu satu atau dua tahun,” kata Bahlil, di DPP Partai Golkar, Rabu (16/4/2025) malam.
“Ada pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya, ya kita change-lah, nggak apa-apa,” imbuhnya.
Baca Juga: Banyak Menteri Sowan ke Jokowi Saat Prabowo ke Luar Negeri, Pakar Ingatkan Soal Reshuffle
Bahlil menilai, ia tidak akan segan melakukan rotasi. Pasalnya, Golkar tidak kekurangan kader yang kompeten.
Terlebih, alasan rotasi agar Partai Golkar bisa memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara.
“Ini kan Partai Golkar ini kan adalah aset negara dan milik kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Partai Golkar ini,” ucapnya.
Isu Kepala PCO Mundur
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi buka suara ihwal isu yang menyebut dirinya memilih mundur dari jabatan.
Hasan menegaskan dirinya sebenarnya enggan menanggapi isu. Tetapi terkait isu yang berkembang kekinian, Hasan menegaskan dirinya masih berkantor seperti biasa.
"Sebenarnya saya nggak mau menanggapi isu. Hari ini saya masih ngantor seperti biasa," kata Hasan kepada Suara.com, Rabu (16/4/2025).
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan Hasan Nasbi masih bekerja dan ngantor seperti biasa.
Hal ini ditegaskan Teddy menanggapi isu mundurnya Hasan dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Teddy justru mempertanyakan isu terkait mundurnya Hasan berasal dari mana.
"Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa," kata Teddy kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).
Teddy menyampaikan bahwa ia bersama Hasan baru saja selesai rapat bersama.
"Baru aja selesai rapat bareng," kata Teddy.
Sebelumnya diberitakan, reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih sangat mungkin dilakukan usai Lebaran.
Menurut Pengamat politik Yusak Farhan, Prabowo perlu mengevaluasi pos-pos kementerian yang menyangkut bidang perekonomian bila memang reshuffle dilakukan.
Pos-pos kementerian tersebut seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Pariwisata.
"Merosotnya IHSG, melemahnya rupiah dan potensi menurunnya perputaran uang pada lebaran 2025 atau lesunya ekonomi lebaran patut menjadi perhatian presiden atas kinerja sektor ekonomi," katanya.
Namun, Kementerian ESDM dinilai perlu dilakukan evaluasi.
Akan tetapi, Yusak ragu Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
Ia mengemukakan bahwa Bahlil sangat diandalkan Prabowo terkait dukungan dari Partai Golkar di pemerintahan. Apalagi, menurutnya, Golkar kerap pasang badan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintahan Prabowo.
"Ini yang membuat posisi Bahlil sebagai ketum Golkar sangat seksi, apalagi ada bayang-bayang Jokowi," kata Yusak.
Selain pos-pos kementerian bidang perekonomian, pos lainnyang patut dievaluasi Prabowo adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
"Saya kira juga layak dievaluasi," kata Yusak.
