Infografis
Suara.com - Komisi III DPR memutuskan untuk menunda pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada masa sidang III DPR tahun 2024-2025. Namun ditundanya hal itu disebut bukan karena pihaknya ingin membahas Revisi Undang-Undang Polri.
"Justru UU Polri belum ada kita, belum masuk," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Ia mengklaim hingga kekinian belum ada sama sekali jadwal pembahasan mengenai Revisi UU Polri.
"Yang jelas belum ada pembahasan, yang jelas belum ada jadwal pembahasan," ujarnya.
"Kalau kami pedoman di jadwal, ya kan, kalau kami diminta jadwalkan kami jadwalkan sampai saat ini gak ada," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana menyampaikan, dalam Badan Musyawarah yang menjadi forum pembahasan sebelum DPR membahas Undang-Undang, juga belum ada penjadwalan.
"Tentang tadi yang ditanyakan di Bamus juga belum ada agenda, kita kan merujuknya dari situ sistemnya, apakah di baleg atau di komisi itu belum ada pembahasan tentang RUU Polri nggak ada pembahasan itu," tutupnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyampaikan untuk menunda sementara pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk masa DPR kali ini yakni yang ke-III tahun 2024-2025.
"Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, terkait kapan dibahasnya RUU ini, Kami perlu sampaikan memang, karena masa sidang ini praktis hanya 1 bulan dan hanya berapa hari kerja ya? Hanya 25 hari kerja. Maka kami bersepakat belum di masa sidang saat ini, kita hold dulu," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Baca Juga: Polri Menuju Lembaga Super Kuat? Ancaman di Balik Revisi UU Polri
Ia mengatakan, Revisi KUHAP baru akan dibahas lagi oleh Komisi III DPR pada masa sidang berikutnya.
