Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengaku ingin mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini disebutnya sebagai upaya mengurai kompleksitas rantai pasok dan memutus dominasi tengkulak dalam distribusi pangan dan kebutuhan pokok di desa.
Hal itu ia sampaikan Zulhas dalam acara Halal Bihalal PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025). Menurut Zulhas, kehadiran koperasi desa Merah Putih bisa menjadi solusi konkret untuk membenahi ekosistem ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
"Memangkas rantai pasok yang panjang, juga menghindari menghilangkan apa yang kita sebut dengan middleman atau tengkulak-tengkulak," ujar Zulhas dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, sistem distribusi ke depannya akan lebih ringkas karena produsen bisa langsung menyalurkan barang ke koperasi tanpa melalui perantara. Beberapa komoditas yang disebut berpotensi didistribusikan lewat koperasi di antaranya sembako dan pupuk.
“Apakah nanti sembako memangkas rantai pasok yang panjang, dari produsen langsung ke koperasi. Ataukah pupuk dari pabrik pupuk yang jauh langsung ke koperasi,” ungkap Zulhas.
Tak hanya sembako dan pupuk, Zulhas juga membuka peluang agar distribusi gas LPG ke masyarakat desa bisa dilaksanakan lewat koperasi desa. Skema ini, menurutnya, bisa menjadi jawaban atas keruwetan distribusi LPG selama ini.
"Ataukah nanti misalnya LPG yang berbelit-belit misalnya, dari kemana-mana Akhirnya itu kemarin rame kan, Nanti dari Pertamina bisa langsung ke koperasi desa," ucapnya.
Diketahui, pembentukan koperasi desa ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini direncanakan akan diluncurkan perdana pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Lebih jauh, Zulhas menambahkan bahwa koperasi desa juga akan berfungsi sebagai pusat pemantauan kesehatan, gizi, dan pendapatan masyarakat desa. Dengan sistem ini, ia berharap seluruh aktivitas ekonomi di desa bisa terintegrasi dalam satu wadah koperasi.
Baca Juga: Akui Partainya Banyak Kekurangan, Zulhas Ungkit Pesan Prabowo di Acara Halal Bihalal PAN: Apaan Tuh?
Ia juga menekankan bahwa skema distribusi berbasis koperasi akan memangkas jalur panjang dari produsen ke konsumen. Salah satu contohnya adalah penyaluran pupuk yang akan langsung dialokasikan ke koperasi sebelum disalurkan ke petani.
Klarifikasi Kemenkop Soal Biaya Pelatihan Pengawas Kopdes Merah Putih
Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai biaya pelatihan bagi pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang beredar di beberapa media.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/4), Ahmad Zabadi menegaskan bahwa informasi mengenai biaya pelatihan pengawas koperasi sebesar Rp5 juta per orang tidak berasal dari kebijakan resmi kementerian.
"Kami masih merumuskan metode pelatihan secara menyeluruh dan belum sampai pada tahap penetapan kebutuhan pembiayaan maupun skema pendanaannya," kata Zabadi sebagaimana dilansir Antara.
Zabadi mengatakan bahwa pelatihan kepada 240.000 pengawas koperasi ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan agar Kopdes Merah Putih dapat beroperasi dengan baik dan akuntabel.
Langkah ini merupakan bagian integral dari strategi penguatan tata kelola koperasi yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Lebih lanjut, Seskemenkop menjelaskan bahwa upaya peningkatan kapasitas tidak hanya menyasar pengawas koperasi.
Kemenkop juga berencana melatih pengurus koperasi, dengan estimasi minimal 5 orang per koperasi, serta para pengelola yang merupakan karyawan rekrutan koperasi.
"Dari estimasi 80.000 koperasi yang akan dibentuk, diperkirakan akan ada sekitar 400.000 orang pengurus dan para pengelola usaha-usaha Kopdes Merah Putih yang diperkirakan mencapai 1,2 juta orang yang menangani berbagai unit usaha koperasi," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa mengingat adanya enam jenis gerai usaha (sembako, apotek, klinik, cold storage/logistik, simpan pinjam, dan kantor koperasi), tenaga kerja yang kompeten dan siap dikelola secara profesional sangat dibutuhkan.
Mengenai pembiayaan program Kopdes Merah Putih, termasuk pelatihan, Ahmad Zabadi menyatakan bahwa Kemenkop hingga saat ini belum menetapkan kebutuhan maupun sumber pendanaannya.
Proses pematangan program masih terus berlangsung, termasuk penjajakan skema pendanaan bersama kementerian/lembaga dan pemangku kebijakan terkait. Model pelatihan yang sedang dirancang akan menggunakan pendekatan hybrid untuk memastikan efektivitas pembelajaran sekaligus efisiensi pelaksanaan program.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjangkau peserta secara luas, adaptif, dan hemat anggaran, sesuai dengan prinsip penyelenggaraan program yang efektif dan efisien.
Seskemenkop juga menyinggung arahan Presiden yang menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program strategis nasional. Oleh karena itu, seluruh perencanaan program, termasuk pelatihan SDM koperasi, harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan menghindari pemborosan anggaran.
