Titiek Soeharto Pasrah Soal Gelar Pahlawan Nasional untuk Ayahnya: Sudah Pahlawan Bagi Keluarga

Suara.com - Putri Presiden kedua RI Soeharto, Siti Hediato Hariyadi atau Titiek Soeharto, mengaku bersyukur jika ayahnya benar diberikan gelar pahlawan nasional di pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun, Titiek yang juga anggota DPR dari fraksi Gerindra ini mengaku tak diberikan juga tak masalah, sebab sudah dianggap pahlawan oleh keluarga.

Hal itu disampaikan Titiek menanggapi adanya usulan dari masyarakat meminta Soeharto diberi gelar pahlawan. Namun belakangan ada juga yang menyatakan penolakannya.

"Akan tetapi buat kami, keluarga, diberi gelar atau tidak diberi gelar Pak Harto adalah pahlawan buat kami," kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2025).

"Dan saya yakin pahlawan buat berjuta-juta rakyat Indonesia yang mencintai dia," sambungnya.

Ia mengatakan, memang wacana ini sudah lama digulirkan. Apalagi setiap momen-momen tertentu selalu digulirkan.

Titiek mengaku sebagai pihak keluarga akhirnya sampai pasrah dengan adanya usulan hal tersebut.

"Pak Harto sudah wafat dari tahun (2008), sudah lama sekali ya. Setiap tahun wacana ini, setiap hari pahlawan selalu muncul, muncul, muncul. Kita sampai udah ah udah lah mau dikasih gelar atau nggak, pokoknya beliau pahlawan buat kita semua," ujarnya.

Kendati begitu, ia mengaku bersyukur jika pemberian gelar pahlawan benar-benar diwujudkan.

"Ya, alhamdulillah. InsyaAllah itu kejadian. Terima kasih sebelumnya kalau memang itu terjadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden ke-2 RI Soeharto kekinian ada yang mengusulkan untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Pengusulnya adalah dari kalangan masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa alur pengusulan nama Soeharto awalnya disampaikan masyarakat lewat acara seminar.

“Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional,” ujar Saifullah usai menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Jakarta, Minggu (20/4) malam.

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan bahwa bila usulan tersebut diterima oleh bupati/wali kota, maka akan disampaikan kepada gubernur.

“Setelah itu, nanti prosesnya naik ke atas, ke gubernur. Ada seminar lagi, setelahnya baru ke kami (Kemensos),” katanya.

Selanjutnya Kementerian Sosial kata Gus Ipul, melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan membuat tim untuk memproses semua usulan nama pahlawan nasional.

“Timnya juga terdiri dari berbagai pihak. Ada akademisi, sejarawan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat,” jelasnya.

Menurut dia, tim yang dibentuk Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos akan membahas semua usulan nama pahlawan dari seluruh gubernur di Indonesia.

“Nah, setelah itu, nanti kami matangkan. Saya akan mendiskusikan, dan memfinalisasi. Kami tanda tangani. Langsung kami kirim ke Dewan Gelar,” ujarnya.

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf juga berjanji pihaknya mendengarkan rakyat mengenai penolakan usulan Presiden Ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Ya tentu kami semua dengar ya. Ini bagian dari proses. Semua kami dengar, kami ikuti (terkait ada penolakan),” ujar dia.

Saifullah mengatakan semua usulan dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial.

“Normatifnya juga kami lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan,” katanya.

Sebelumnya Istana juga telah buka suara ihwal adanya usulan menjadikan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Menteri Sekretaris Negara yang kini juga sebagai juru bicara bagi Istana, Prasetyo Hadi menilai tidak ada yang salah dengan usulan tersebut. Praseto menilai wajar apabila mantan kepala negara diusulkan sebagai pahlawan nasional.

"Saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita," kata Prasetyo kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo meminta agar publik tidak selalu melihat dari sisi kurang, melainlan juga sisi prestasi mantan kepala negara.

Menurutnya semua mantan presiden mulai dari era Presiden ke-1 Soekarno hingga Prediden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi memiliki jasa.

"Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana bapak presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibi, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa," tutur Prasetyo.