Infografis
"Fraksi menunggu instruksi ketua partai. Sementara banyak partai yang takut bangkrut bila tidak ikut berkuasa," tambah @zurfa*******
"DPR tidak mungkin berani dan bisa. Karena DPR dan pemerintah sepaket. Satu-satunya jalan, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang harus menekan DPR menekan sekeras-kerasnya dan harus melibatkan seluruh elemen bangsa," timpal @ragu*****
"Sebut fraksi mana yang nggak kompak, biar nggak usah dikasih suara sama rakyat," sambung @bang*****
Adapun dokumen yang ditandatangani oleh purnawirawan Prajurit TNI mencakup delapan tuntutan sebagai berikut:
- Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
- Mendukung Program Kerja KABINET MERAH PUTIH yang dikenal sebagai ASTA CITA, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
- Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
- Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya.
- Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
- Melakukan re-shuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden R.I. ke-7 (Joko Widodo).
- Mengembalikan Porli pada fungsi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di bawah Kemendagri.
- Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang - Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
