Sementara, Peneliti Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mengkritik keras narasi bonus demografi yang dibawakan Gibran. Ia menilai realitas saat ini justru memperlihatkan potensi bencana demografi akibat tingginya pengangguran pemuda.
"Bonus demografi sudah menjadi bencana demografi ketika pemuda kita banyak yang menjadi pengangguran," kata Huda.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) usia 15–19 tahun mencapai 22,34 persen, sementara usia 20–24 tahun sebesar 15,34 persen—jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 4,91 persen. Bahkan hampir 10 juta Gen Z di Indonesia tergolong kategori NEET (Not in Employment, Education, or Training).
"Ini berarti banyak generasi muda kita yang tidak punya penghasilan tetap, tapi harus menghadapi biaya hidup yang terus melonjak," tegas Huda.
Menurutnya, semakin banyak anak muda yang bekerja di sektor informal dan menjadi setengah pengangguran tanpa akses jaminan sosial dasar seperti kesehatan dan pendidikan. "Tanpa pembenahan struktural, narasi bonus demografi hanya akan jadi retorika kosong," tambahnya.
Hariyadi Kembali menegaskan bahwa untuk mewujudkan bonus demografi, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan optimisme atau pidato motivasi.
Ia mengemukakan, diperlukan keberpihakan nyata, termasuk merevisi kebijakan seperti UU Cipta Kerja yang berkontribusi pada gelombang PHK dan stagnasi bisnis rintisan.
“Anak muda tidak dapat menjadi jawaban di masa depan jika regulasi-regulasi yang menindas masih terus dipertahankan,” tegasnya.
Sebagaimana disimpulkan Nailul Huda, apabila masalah struktural ini tak diatasi, generasi muda Indonesia hanya akan menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, di tengah narasi besar tentang ‘bonus’ yang tak pernah benar-benar mereka rasakan.
Baca Juga: Monolog Gibran Dibela Wamensesneg: Pekerjaan Pejabat Itu Ya Bicara
