REGIONAL:
Suara.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, mengungkapkan mengakui pihaknya melakukan tunggakkan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional Alutsista TNI AL. Tunggakan tersebut dilakukan kepada Pertamina.
Hal itu disampaikan Ali dalam Rapat Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
“Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan,” kata Ali.
Menurutnya, adanya hal tersebut telah mengganggu operasional TNI dalam melakukan patroli di perairan Indonesia.
Atas dasar itu, pihaknya pun berharap agar adanya hal tersebut bisa diputihkan.
“Jadi ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” tuturnya.
Di sisi lain, ia menyinggung soal masih diberlakukannya harga BBM bagi TNI AL dengan harga indrustri. Menurutnya, hal itu berbeda dengan Polri.
“Kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” ungkapnya.
Menurutnya, TNIA AL menjadi matra yang paling banyak mengonsumsi BBM. Sebab, ada beberapa teknologi pada alutsista yang harus tetap menyala.
“Memang yang menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup, Dan untuk menghidupkan air condition, AC, karena kalau AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya,” katanya.
Terakhir ia pun berharap untuk biaya BBM kedepannya bisa dipusatkan ke Kementerian Pertahanan anggarannya.
“Kemudian nanti mungkin diatur oleh Kemhan untuk masalah masalah bahan bakar, terpusat di Kemhan, harapannya seperti itu,” pungkasnya.
Dukung RI Punya Coast Guard
KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali juga sangat mendukung Republik Indonesia memiliki coast guard karena keberadaan lembaga tersebut penting, seperti yang dimiliki oleh negara-negara lain.
Ali menyebut setiap negara-negara maju di dunia selalu memiliki coast guard yang berbeda dengan militer atau navy. Namun, menurutnya coast guard memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap negara.
"Bagaimana fungsi dan tupoksi-nya seperti apa, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa, mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang tindih," kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Ali mencontohkan bahwa Australia memiliki sistem coast guard dengan istilah maritime border coast protection, yang juga melibatkan militer. Lembaga itu, kata dia, diketuai oleh angkatan laut, hingga para komandannya merupakan militer angkatan laut.
"Komandannya tetap angkatan laut, gabungan. Dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga," kata dia.
Terkait keamanan laut, dia mengatakan bahwa TNI AL bekerja sama dengan Aparat Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menjaga dan patroli keamanan laut di kawasan.
Menurut dia, kerja sama yang dilakukan yakni untuk menjaga perbatasan negara dan mengatasi orang-orang yang menyeberang secara ilegal. Contohnya, kata dia, kedua belah pihak membuat perjanjian untuk menangani nelayan jika masuk teritorial.
"Kita dulu sempat buat perjanjian hanya diusir saja, tidak boleh ditangkap kalau di grey area, tapi kalau dia masuk teritorial boleh ditangkap. Sampai seperti itu pembahasannya, artinya kerja samanya cukup baik," katanya.
Adapun Komisi I DPR RI mengatakan bahwa keberadaan coast guard merupakan hal penting, karena lembaga tersebut bisa memegang otoritas tertinggi untuk menjaga keamanan laut dan melaksanakan penegakan hukum. (Antara)
TERPOPULER
