Mengenal PP Tunas, Aturan Baru yang Wajibkan Platform Digital Amankan Anak dari Konten Berbahaya

Suara.com - Ruang digital saat ini dinilai belum sepenuhnya aman bagi anak, sehingga urgensi untuk membahasnya semakin mendesak, terutama setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Tata Kelola untuk Anak Aman dan Sehat Digital (PP TUNAS) atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media di Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menjelaskan bahwa PP TUNAS sebagai upaya melindungi anak tanpa mengekang ruang eksplorasi mereka di ruang digital.

“PP TUNAS bertujuan melindungi 80 juta anak Indonesia di bawah usia 18 tahun, dengan mendorong penyelenggara sistem elektronik agar lebih akuntabel dalam memastikan anak-anak mengakses ruang digital sesuai usia dan tahap perkembangannya," kata Fifi dalam keterangannya, dikutip Selasa (29/4/2025).

"Dengan demikian, anak-anak terhindar dari berbagai risiko dan bisa mendapat manfaat optimal dari pengalamannya di ruang digital," Fifi menambahkan.

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) juga melihat ada urgensi keterlibatan negara dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak.

Dewan Pakar PSPK dan ahli psikologi Universitas Surabaya Anindito Aditomo menyampaikan kalau penggunaan aplikasi di smartphone, terutama media sosial, bisa berdampak negatif pada kesehatan mental anak dan remaja.

Dampaknya beragam mulai dari brain rot, yaitu sulit fokus dan cepat lelah ketika berpikir, perundungan digital yang bisa menimbulkan kecemasan dan bahkan depresi pada kasus tertentu, sampai adiksi atau kecanduan.

"Karena itu perlu ada aturan yang meminta semua penyedia layanan digital untuk menghilangkan fitur-fitur yang berisiko menimbulkan dampak negatif, dan menambahkan fitur-fitur yang melindungi anak dari berbagai dampak tersebut,” ujarnya.

Adapun poin terkait risiko yang dihadapi anak dalam mengakses ruang digital menjadi poin penting lain yang dibahas dalam PP TUNAS, di mana self-assessment terhadap analisis risiko menjadi salah satu tanggung jawab bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Beberapa analisis risiko yang diatur dalam PP TUNAS itu meliputi:

1. Potensi Berkontak dengan Orang Tak Dikenal: Anak bisa berinteraksi dengan pengguna lain yang tidak dikenal, yang berpotensi membahayakan.
2. Potensi Terpapar Konten Tidak Layak: Anak bisa terpapar pornografi, kekerasan, konten yang membahayakan keselamatan nyawa dan konten lain yang tidak sesuai untuk anak.
3. Potensi Eksploitasi Anak sebagai Konsumen: Anak bisa dijadikan target iklan atau dimanipulasi untuk melakukan pembelian/in-app purchase.
4. Potensi Ancaman terhadap Keamanan Data Pribadi Anak: Risiko kebocoran, penyalahgunaan, atau pelanggaran privasi data anak.
5. Potensi Menimbulkan Adiksi: Platform berisiko menyebabkan kecanduan atau penggunaan berlebihan yang tidak sehat.
6. Potensi Gangguan Kesehatan Psikologis Anak: Gangguan psikologis yang muncul dari tekanan sosial, cyberbullying, atau algoritma yang memicu kecemasan dan depresi.
7. Potensi Gangguan Fisiologis Anak: Gangguan tidur, mata, postur tubuh, dan masalah kesehatan akibat penggunaan digital berlebihan.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) tidak ditujukan kepada orang tua dan anak-anak.

Ketentuan terkait sanksi itu, kata Meutya, ditujukan kepada platform-platform digital yang beroperasi di Indonesia.

“PP ini bukan memberi sanksi kepada orang tua ataupun anak, melainkan sanksi kepada para platform,” kata Menkomdigi saat jumpa pers selepas acara peluncuran PP Tunas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 28 Maret 2025.

Meutya mengatakan platform-platform yang disebutnya itu di antaranya mencakup media sosial, gim online, dan platform digital lainnya.