MK Batasi Makna Kerusuhan pada UU ITE, Kritik di Dunia Maya Tak Bisa Dipidana

Dwi Bowo Raharjo, Dea Hardiningsih Irianto

Selasa, 29 April 2025 | 14:41 WIB
MK Batasi Makna Kerusuhan pada UU ITE, Kritik di Dunia Maya Tak Bisa Dipidana
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) menilai kritik yang disampaikan untuk kepentingan publik tidak bisa dipidana hanya karena menimbulkan perdebatan di ruang digital. [ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan]

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memberi batasan pada makna kerusuhan dalam Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melalui putusan nomor 115/PUU-XXII/2024.

Dalam putusan tersebut, MK menilai kritik yang disampaikan untuk kepentingan publik tidak bisa dipidana hanya karena menimbulkan perdebatan di ruang digital.

Untuk itu, MK memberikan perlindungan lebih kuat terhadap kebebasan berekspresi, khususnya di ruang digital dengan mencegah kriminalisasi atas kritik yang disampaikan demi kepentingan umum.

“Kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

MK menyatakan ketentuan soal kerusuhan dalam UU ITE yang mengganggu ketertiban di dunia digital bertentangan dengan prinsip hukum yang dijamin UUD 1945.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara.

Untuk itu, MK membatasi kerusuhan dalam hukum pidana yang berlaku hanya untuk gangguan ketertiban umum di ruang fisik.

“Kerusuhan yang dimaksud dalam hukum pidana hanya berlaku untuk kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan di ruang digital atau dunia maya,” ujar Suhartoyo.

Menurut Mahkamah, pemidaan terhadap kritik di dunia maya, yang menjadi ruang untuk menyuarakan pendapat bisa merusak prinsip demokrasi dan menimbulkan efek jera di kalangan masyarakat yang menyampaikan kritiknya.

baca juga

Gugatan Dikabulkan

Sebelumnya MK mengabulkan permohonan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mempersoalkan pasal mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik.

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin (16/10/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. [Suara.com/Alfian Winanto]

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa pasal menyerang kehormatan atau nama baik yang diatur dalam UU ITE dikecualikan untuk lembaga pemerintah hingga sekelompok orang dengan identitas spesifik.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

MK menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.”

Pasal 27A UU ITE mengatur perbuatan yang dilarang dalam kegiatan transaksi elektronik. Pasal tersebut berbunyi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Lalu, Pasal 45 ayat (4) UU ITE berisi tentang ketentuan pidana atas Pasal 27A. Pasal tersebut mengatur setiap orang yang melanggar Pasal 27A UU ITE dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan terdapat ketidakjelasan batasan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A UU ITE sehingga norma pasal tersebut rentan untuk disalahgunakan.

Padahal, pada Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang baru akan mulai berlaku pada 2026, juga sama-sama menggunakan frasa “orang lain” untuk merujuk pada korban pencemaran nama baik.

Merujuk pada aturan tersebut, sejatinya telah ditentukan pihak yang tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu lembaga pemerintah atau sekelompok orang.

Di sisi lain, ketentuan Pasal 27A UU ITE juga berkaitan dengan Pasal 45 ayat (7) UU ITE yang menyatakan bahwa perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik tidak dapat dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Kepentingan umum tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 45 ayat (7) UU ITE, adalah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan berdemokrasi seperti unjuk rasa atau kritik.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Putusan MK: Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Tetap Berlaku, Kecuali untuk Pemerintah

Putusan MK: Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Tetap Berlaku, Kecuali untuk Pemerintah

News | Selasa, 29 April 2025 | 12:51 WIB

MK Putuskan Kritik ke Pemerintah dan Korporasi Tak Bisa Dikenakan UU ITE

MK Putuskan Kritik ke Pemerintah dan Korporasi Tak Bisa Dikenakan UU ITE

News | Selasa, 29 April 2025 | 12:30 WIB

Sepak Bola Indonesia Suram (Lagi): 4 Kerusuhan Pecah dalam Sepekan!

Sepak Bola Indonesia Suram (Lagi): 4 Kerusuhan Pecah dalam Sepekan!

Bola | Rabu, 19 Februari 2025 | 15:28 WIB

Imbauan Tak Didengar, FIFA Sanksi Indonesia Buntut Kompetisi Rusuh Lagi?

Imbauan Tak Didengar, FIFA Sanksi Indonesia Buntut Kompetisi Rusuh Lagi?

Bola | Jum'at, 14 Februari 2025 | 15:07 WIB

Rusuh Lagi! Indonesia Siap-siap Sanksi FIFA, Piala Dunia 2026 Pupus?

Rusuh Lagi! Indonesia Siap-siap Sanksi FIFA, Piala Dunia 2026 Pupus?

Bola | Jum'at, 14 Februari 2025 | 08:22 WIB

Terkini

Modus Iming-iming Kerja, Komnas Perempuan Kecam Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang di Rumah Dinas

Modus Iming-iming Kerja, Komnas Perempuan Kecam Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang di Rumah Dinas

News | Senin, 16 November 2026 | 17:03 WIB

Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Memelas ke Rakyat yang Terjepit

Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Memelas ke Rakyat yang Terjepit

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 16:58 WIB

Buruh Usul Pekerja Gaji Rp4,5-Rp7,5 Juta Tidak Dipungut PPh

Buruh Usul Pekerja Gaji Rp4,5-Rp7,5 Juta Tidak Dipungut PPh

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 16:55 WIB

Rakor Antisipasi Bencana Hidrometrologi 2026, Pemerintah akan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Rakor Antisipasi Bencana Hidrometrologi 2026, Pemerintah akan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 16:55 WIB

Kemenkum Blokir Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI

Kemenkum Blokir Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI

Bola | Senin, 16 November 2026 | 16:47 WIB

Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Dalam Kampus UI

Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Dalam Kampus UI

News | Senin, 16 November 2026 | 16:46 WIB

Hari Pahlawan, Wakil Penasihat DWP Kemensos Ajak Murid SRT 1 Rembang Ziarah Makam RA Kartini

Hari Pahlawan, Wakil Penasihat DWP Kemensos Ajak Murid SRT 1 Rembang Ziarah Makam RA Kartini

News | Senin, 16 November 2026 | 16:42 WIB

Paradise Lost: Saat Batas Antara Dunia Nyata dan Dunia Maya Mulai Kabur!

Paradise Lost: Saat Batas Antara Dunia Nyata dan Dunia Maya Mulai Kabur!

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 16:40 WIB

Bareskrim Telusuri Dugaan TPPU BBM Subsidi di Sulsel, Potensi Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Bareskrim Telusuri Dugaan TPPU BBM Subsidi di Sulsel, Potensi Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

News | Senin, 16 November 2026 | 16:39 WIB

HP 4 Jutaan Berlayar AMOLED Terbaik, Layak Beli di Akhir Tahun 2026

HP 4 Jutaan Berlayar AMOLED Terbaik, Layak Beli di Akhir Tahun 2026

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 16:38 WIB

×