REGIONAL:
Suara.com - Polisi membongkar kasus dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan melakukan manipulasi data (deep fake) dengan mencatut nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula ketika adanya laporan pegawai Kominfo Jatim, pada 15 April 2025 lalu.
Atas laporan tersebut, Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim, bergerak melakukan patroli siber.
“Dari laporan Polisi yang kami terima tanggal 15 April 2025, ada dugaan tindak pidana ITE terkait manipulasi data di wilayah hukum Polda Jatim,” kata Nanang, dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).
Nanang mengatakan, ada tiga tersangka yang diciduk oleh petugas, yakni HMP, (32), UP(24) dan AH (34). Dalam melakukan penipuan, ketiganya menggunakan modus operandi yang dilakukan tersangka mengedit video Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dengan menggunakan teknologi artificial intelligence (AI).
“Narasi video dirubah menjadi penawaran motor murah seharga Rp 500 ribu yang diklaim sebagai amanah dari Gubernur khusus untuk warga Jatim tanpa COD dan surat lengkap,” ungkapnya.
Selain Gubernur Jatim, tersangka juga membuat video yang sama serupa dengan narasi penipuan mengatasnamakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Video tersebut diunggah ke platform media sosial TikTok dan digunakan untuk menipu masyarakat dengan modus menawarkan program bantuan fiktif," jelasnya.
Sementara itu, Dirressiber Kombes Pol Bagoes Wibosono mengatakan, ketiganya mendapatkan keuntungan sebanyak puluhan juta rupiah dari hasil penipuan modus deep fake.
“Para tersangka telah menjalankan aksinya dalam kurun waktu 3 bulan dengan keuntungan yang didapat para tersangka dalam menjalankan aksinya mencapai Rp 87.600.000,” jelas Bagoes.
Menurut Bagoes, ketiga tersangka mempunyai peran berbeda. Tersangka HMP, berperan sebagai pembuat akun Tiktok dan merubah Video Gubernur Jatim yang selanjutnya diserahkan kepada tersangka atas nama UP dan menyediakan rekening untuk menampung uang dari hasil penipuan mengatasnamakan Gubernur Jatim.
"Tersangka AH, berperan sebagai operator WA admin untuk mengelabuhi korban agar melakukan transfer ke rekening yang sudah disediakan oleh tersangka HMP," jelas Bagoes.
Saat ini, petugas sedang mendalami kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara ini.
Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketiganya terancam hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp12 miliar.
Panggil Saksi Kasus Penahanan Ijazah
Sementara dalam kasus lain, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur telah memeriksa lebih dari lima orang saksi dalam penyelidikan kasus dugaan penahanan ijazah oleh CV Sentoso Seal di Surabaya.
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast di Surabaya, Senin (28/4/2025), mengatakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi masih dalam tahap klarifikasi, baik terhadap pelapor yang merupakan mantan karyawan CV Sentoso Seal maupun terhadap salah satu pemilik perusahaan, Jan Hwa Diana.
"Hasil pemeriksaan baru sebatas klarifikasi. Yang bersangkutan (Diana) telah memenuhi panggilan penyidik dan saat ini kami masih mengumpulkan alat bukti tambahan," katanya.
Ia menambahkan bahwa klarifikasi juga telah dilakukan terhadap pihak pelapor untuk memperjelas duduk perkara.
"Penyidik siber sudah melakukan klarifikasi kepada semua pihak yang terkait. Kami juga meminta keterangan dari korban untuk memperjelas situasi," ujarnya.
Jules menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan sementara ini karena proses penyelidikan masih berjalan.
Penyidik akan memanggil pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk staf atau bagian sumber daya manusia (HRD) yang disebut-sebut mengumpulkan ijazah karyawan.
"Kami perlu mendalami lebih lanjut apakah pengumpulan ijazah dilakukan langsung oleh pemilik atau oleh staf lain di bawahnya," katanya.
Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap fakta hukum yang sebenarnya dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
TERPOPULER
