Suara.com - Peringatan keras datang langsung dari Istana. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menabuh genderang perang terhadap praktik tambang ilegal yang merajalela di Tanah Air. Tak main-main, sasaran utamanya adalah para "orang kuat" dan jenderal yang berani menjadi beking di balik bisnis haram perusak lingkungan tersebut.
Ancaman ini ditegaskan kembali oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus.
Ia memastikan bahwa tidak akan ada ampun bagi oknum jenderal dari instansi manapun yang terbukti melindungi praktik lancung yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
Menurut Lodewijk, hukum di Indonesia tidak mengenal pangkat dan jabatan. Siapapun yang melanggar, termasuk seorang jenderal, harus siap menghadapi konsekuensi hukum yang setimpal.
"Peraturan atau Undang-Undang kan tidak pandang bulu. Tidak mengatur kalau jenderal boleh melanggar, kalau ini boleh melanggar. Semuanya tentunya di depan mata hukum itu sama," kata Lodewijk saat ditemui di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, dilansir Antara, Minggu (17/8/2025).
Sikap tegas pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang menggelegar di Sidang Tahunan MPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/8).
Dalam pidatonya, Prabowo dengan lantang menyatakan tidak akan gentar menindak para jenderal, baik yang masih aktif di TNI-Polri maupun para purnawirawan.
"Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan! Kami akan bertindak atas nama rakyat," kata Presiden Prabowo dengan nada tinggi.
Prabowo bahkan mengirim pesan menohok kepada para juniornya di militer, menunjukkan keseriusan dan pengalamannya dalam menghadapi berbagai manuver.
"Saya sudah lama menjadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior, mantan tentara. Jadi, junior-junior itu jangan macam-macam ya," ujar Prabowo.
Lodewijk menjelaskan bahwa komitmen pemerintah untuk memberantas mafia tambang ini akan diwujudkan dalam langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah melalui pengawasan ketat yang kini dimonitor melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) di Kementerian ESDM, setelah sebelumnya Kemenko Polkam berencana membentuk desk khusus tambang.
"Tetapi karena Kementerian ESDM sudah membentuk Dirjen Penegakan Hukum. Maka, kita monitor dari apa yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terkait dengan ini," jelas Lodewijk, seraya memastikan proses penindakan akan berjalan transparan untuk menjaga kepercayaan publik.
Keseriusan Presiden Prabowo didasari oleh data yang sangat mengkhawatirkan. Ia mengungkap bahwa negara berpotensi kehilangan pendapatan minimal Rp300 triliun akibat aktivitas tambang ilegal yang masif.
"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.603 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan, potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," ujar Presiden.
Atas dasar itu, Presiden Prabowo meminta dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, anggota dewan, hingga partai politik untuk bersatu padu memberantas praktik tambang ilegal hingga ke akar-akarnya.
TERPOPULER
