Suara.com - Kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan publik. Menyikapi hal itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan keterlibatannya dalam memantau dan memastikan perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo tersebut.
Sekretaris Menteri PPPA, Titi Eko Rahayu, menegaskan bahwa KemenPPPA tidak berjalan sendiri, melainkan bersinergi dengan kementerian lain termasuk Badan Gizi Nasional.
“Semua menteri diminta untuk melakukan sinergi koordinasi, semua PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) presiden termasuk tentunya MBG salah satunya. Jadi Menteri PPPA juga terlibat dalam monitoring kelaksanaan MBG ini,” ujar Titi kepada wartawan, Minggu (17/8/2025).
Ia menekankan, setiap persoalan di lapangan harus segera ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Kasus keracunan yang menimpa anak sekolah, kata Titi, menjadi pengingat bahwa aspek perlindungan anak tidak bisa dilepaskan dari jaminan kualitas gizi yang mereka terima.
"Tentu setiap ada persoalan ya harus langsung direspons. Karena ini timnya kan cukup besar ya, semua terlibat, semua punya tugas untuk bagaimana terus memperbaiki program ini. Sehingga kemudian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada target,” tambahnya.
Menurut Titi, program MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), hingga lansia. Karena itu, pengawasan harus benar-benar diperketat agar insiden serupa tidak terulang.
"Jadi bukan hanya anak ya yang menjadi target. MBG kan ada Bumil, Busui, ada Lansia. Semua kelompok ini harus dilindungi dari risiko seperti kasus keracunan kemarin,” ujarnya.
KemenPPPA menegaskan akan terus mengawal implementasi MBG bersama kementerian/lembaga terkait, memastikan aspek perlindungan anak dan kelompok rentan lain tidak diabaikan.
Baca Juga: Antisipasi Anak Hilang, KemenPPPA Dirikan Pos Sapa Ceria di Monas Selama Pesta Rakyat HUT RI
