Infografis
Dedi Mulyadi menegaskan, hal itu sambil menjelaskan jika kebijakannya tersebut sadari memanf harus berkoordinasi dengan kementerian terkait. 
"Ya begini, ini kan kita kalau kooridnasi kan tentu kementerian pendidikan nasional sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan di Jabar. Kenapa, coba gij deh, ukurannya kebijakan ini, sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial siapa yang paling mendukung kebijakan saya, rakyat Jabar," kata Dedi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Ia mengatakan, kebijakannya tersebut yang banyak menentang hanya para elite.
"Siapa yang menentang, para elite," katanya.
Ia pun mempertanyakan apakah para elite tersebut ikut mengurusi perilaku pelajar yang bermasalah seperti melakukan aksi tawuran dan semacamnya.
Politisi Gerindra tersebut menegaskan, jika elit yang menentang hanya bisa mengomentari kebijakannya saja.
"Pertanyaannya, elite-elite ini ngurusin nggak yang tawuran tiap hari. Elite-elite ini ngurusin enggak itu anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari. Kan enggak ada yang ngurusin. Cuma komentar aja biasanya," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengumumkan rencana kontroversial namun inovatif untuk mengatasi permasalahan siswa bermasalah di wilayahnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan program pendidikan karakter yang akan menempatkan siswa-siswa yang dianggap bermasalah di barak militer mulai 2 Mei 2025.
Program ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta menjauhkan mereka dari pergaulan bebas dan tindakan kriminal.
Baca Juga: Usai Ancam Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI, Dedi Mulyadi Diwanti-wanti DPR soal Ini, Apa Tuh?
