10 Aturan Tagih Hutang Pinjol Legal OJK 2025, Debt Collector Jangan Ancam-ancam Nasabah!

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur ulang mekanisme penagihan utang oleh debt collector pinjol sejak 1 Januari 2024. Aturan ini ditegaskan sebagai bagian dari upaya penguatan perlindungan konsumen dan pembenahan ekosistem keuangan digital di Indonesia agar lebih beretika.

Langkah ini menjawab keresahan masyarakat terkait praktik penagihan yang sering kali melanggar etika, mengganggu kenyamanan, bahkan tak jarang disertai intimidasi.

Dalam aturan terbaru, OJK merinci sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi oleh penyedia layanan pinjaman online (pinjol) legal, termasuk perusahaan penagih utang.

Kebijakan ini juga sejalan dengan meningkatnya kasus pengaduan masyarakat kepada Satgas Waspada Investasi terkait penyalahgunaan data pribadi dan penagihan tak manusiawi yang kerap dilakukan oleh debt collector pinjol ilegal.

1. Jam Penagihan Dibatasi

Dalam aturan baru ini, OJK membatasi jam penagihan utang oleh debt collector pinjol hanya antara pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat. Penagihan di luar jam tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran dan masyarakat diimbau untuk segera melaporkannya ke OJK.

Pembatasan ini diberlakukan untuk menjaga kenyamanan dan privasi debitur, terutama saat malam hari atau di luar waktu kerja.

2. Dilarang Mengancam dan Menyebar Data Pribadi

OJK secara tegas melarang penggunaan kekerasan, ancaman, intimidasi verbal, dan tindakan tidak etis lainnya dalam proses penagihan. Termasuk penyebaran data pribadi seperti nama, alamat, dan informasi pinjaman yang melanggar hak konsumen dan dapat dijerat pidana.

Penagihan wajib dilakukan dengan profesional, transparan, dan menghormati hak debitur.

3. Pelanggar Bisa Dipenjara hingga 10 Tahun

Dasar hukum dari aturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU PPSK). Dalam UU ini, setiap bentuk penagihan yang dilakukan oleh pihak tidak terdaftar, tidak berizin, atau melanggar hukum dapat dikenakan pidana 2 hingga 10 tahun dan denda hingga Rp250 miliar.

OJK menegaskan bahwa pihak penyelenggara pinjol ilegal atau penagih tanpa otorisasi resmi akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

4. Bunga Pinjaman Konsumtif Dibatasi Bertahap

OJK juga mengatur batas bunga harian untuk pinjaman konsumtif secara bertahap: