Infografis
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengelolaan Gelora Bung Karno (GBK) dan seluruh isinya di bawah Danantara merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.
Petunjuk itu disampaikan Prabowo dalam Town hall Meeting Danantara bersama BUMN di JCC Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
"Ya betul itu adalah petunjuk dari bapak presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara Town Hall Danantara beberapa hari yang lalu," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).
Kekinian dikatakan Prasetyo, Kementerian Sekretariat Negara tengah mempersiapkan peralihan aset GBK ke Danantara. Peralihan tersebut menurutnya membutuhkan waktu.
"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara adalah bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum, yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," kata Prasetyo.
"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait, dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan tentunya dengan Danantara," sambung Prasetyo.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan kawasan Gelora Bung Karno (GBK), termasuk Perusahaan Umum (Perum) akan berada di bawah Danantara.
Hal itu disampaikan Rosan usai Town hall Meeting Danantara bersama BUMN di JCC Senayan, Senin (28/4/2025).
"Dan disampaikan juga akan dimasukkan aset lain, dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK. Yang ada di Mensesneg, yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya 25 miliar dolar," kata Rosan.
Baca Juga: Suruh Wartawan Keluar, Prabowo Tunjuk Para Bos BUMN Malas dan Koruptif: Saya Minta Ganti!
"Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," sambung Rosan.
Rosan menegaskan saat ini sedang dilakukan perencanaan yang matang agar aset-aset tersebut menjadi aset yang produktif.
"Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya. Jadi ini semua akan, yang tadinya berada di dalam Mensesneg akan berada di bawah Danantara itu," kata Rosan.
Sebelumnya, Rosan memastikan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu usaha telah dimiliki penuh Danantara.
Sebelumnya, saham prioritas BUMN dipegang oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Menurut Rosan, keseluruhan jumlah BUMN, anak dan cucu usaha yang dipegang Danantara mencapai 844 perusahaan.
"Setelah di-launching Pak Presiden sejak 21 Maret 2025, seluruh BUMN (anak dan cucu usaha) berjumlah 844 sudah resmi bagian milik dari Danantara," ujarnya dalam Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Senin (28/4/2024).
Menurut Rosan, kehadiran Danantara saat ini memang sangat tepat. Pasalnya, dengan kondisi ketidak pastian akibat perang dagang hingga Geopolitik membuat swmua negara harus mandiri dengan potensi ekonomi yang dimiliki.
"Kondisi itu menyadarkan banyak bangsa di dunia ini bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan ekonomi kita sendiri. Tidak bisa kita bersandar kepada eksternal kekuatan ekonomi orang lain atau bangsa lain," ucap dia.
Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi ini menuturkan, kehadiran Danantara merupakan penjabaran dari Undang-undang Dasar Pasal 33, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
"Kita menghormati mekanisme pasar tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional kedepan. Oleh sebab itu kehadiran Danantara kembali lagi adalah suatu bentuk konkret dari kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan," ucap dia.
