Infografis
Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengutamakan hak pendidikan setiap anak, sebelum merealisasikan rencana mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer.
Komisioner KPAI bidang pendidikan Aris Adi Leksono menekankan bahwa setiap anak tetap memiliki hak mendapatkan pendidikan bagaimana pun kondisinya.
"Hak pendidikan wajib diberikan kepada semua anak Indonesia dalam kondisi apapun, termasuk pada anak yang berperilaku menyimpang," ujar Aris kepada Suara.com, dihubungi Rabu (30/4/2025).
Pernyataan itu sekaligus menanggapi rencana Dedi Mulyadi yang ingin memasukan siswa bermasalah ke barak militer selama 6 bulan untuk mendapatkan pendidikan karakter. Nantinya selama 6 bulan itu, anak akan dididik secara militer dengan harapan bisa disiplin, sehingga tidak diberikan pendidikan formal.
Menurut Aris, pendekatan militeristik semacam itu seharusnya menjadi pilihan paling akhir setelah semua mekanisme perlindungan dan pembinaan anak dijalankan secara maksimal..
Ia menjelaskan, bahwa struktur pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak—termasuk hak mendapatkan pengasuhan, pembinaan, dan pendisiplinan—harus berbasis pada peran satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
“Struktur itu wajib diberikan oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan keluarga. Jadi perlu dilihat sejauh mana komponen dalam sistem tersebut sudah menjalankan tugas dan fungsinya, kewajiban dan tanggung jawabnya,” katanya.
Hal serupa disampaikan Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Itje Chodidjah yang menyebutkan kalau pemerintah tidak bisa berlebihan dalam generalisasi karakter anak yang tidak baik kemudian dimasukan ke dalam didikan militer. Di sisi lain, kategori siswa yang dianggap tidak baik itu juga berpotensi bias.
"Kalau kayak begitu jadi semacam cuci otak. Yang perlu dipahami terlebih dahulu karakter baik itu kayak apa? Dan karakter yang tidak baik itu biasanya kan bertumbuh karena berbagai alasan. Anak-anak itu berperilaku menyimpang itu banyak sekali alasannya," jelas Itje.
Baca Juga: KPAI Kritisi Rencana Dedi Mulyadi Kirim Pelajar Bermasalah ke Barak Militer
Menurutnya, rencana Dedy Mulyadi itu hanya akan jadi sia-sia apabila sumber pembentuk karakter anak itu tidak ditemukan.
"Dan jangan-jangan setelah dididik 6 bulan ketika akar permasalahannya tetap ada, ya tetap aja kembali. Ketika kemudian ditahan 6 bulan, bagaimana anak dalam 6 bulan itu merdeka menjadi dirinya ketika harus didoktrin dengan model-model tertentu. Nah, ini mengkhawatirkan menurut saya," ujarnya.
Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco itu juga mengingatkan bahwa membangun sistem pendidikan jangan memakai cara instan, melainkan perlu dilihat secara keseluruhan dan subtansi. Terlebih bicara soal karakteristik anak yang harus selalu menjadi tanggung jawab orang tua dan gurunya.
Siswa Nakal Dikirim ke Barak Militer Mulai 2 Mei
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan rencana ini adalah pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.
