Infografis
Suara.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, mengaku sepakat dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin mengirim siswa nakal ke barak militer untuk ikut pelatihan.
Menurut Taufik, cara ini juga bisa diterapkan di Jakarta.
Taufik mengatakan pada dasarnya semua pelajar adalah anak yang baik. Hanya saja karena masih muda mereka punya energi berlebih yang perlu disalurkan ke kegiatan positif.
"Saya sangat setuju sekali dan sangat mendukung sekali jika para pelajar nakal, dalam tanda kutip lah nakalnya diberikan pelatihan yang sifatnya memang menyalurkan energi fisik mereka ke arah yang positif," ujar Taufik kepada Suara.com, Rabu (30/4/2025).
"Pada umumnya sih sebenarnya seorang anak, seorang pelajar itu pada dasarnya baik," lanjut Taufik.
Meski demikian, Taufik memberi catatan agar pelatihan yang diberikan hanya semi militer. Hal ini dilakukan untuk tak memberi kesan pemerintah mengarahkan mereka untuk berkarir sebagai aparat.
"Nah salah satunya kalau misalnya ikut pelatihan militer mungkin bukan militer penuh ya, tapi semi militer kalau militer yang penuh ya tentu saja dia harus berkarir nanti ke ABRI dan seterusnya," ucap Taufik.
Karena itu, ia menyarankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk ikut membuat kebijakan berupa pembinaan gaya semi militer kepada para siswa nakal. Dengan pendidikan karakter dan kegiatan positif, ia meyakini mereka tak akan lagi melakukan kegiatan negatif.
"Jadi karena memang pelajar masih muda, mereka masih punya kelebihan energi, maka yang memang harus diarahkan adalah energinya itu. nah salah satunya kalau misalnya ikut pelatihan militer," pungkasnya.
Baca Juga: KDM Klaim Kebijakan Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI Didukung Warga Jabar: Bisa Cek di Medsos
Diketahui, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengaku berniat memasukan siswa bermasalah ke barak militer itu akan dimulai pada 2 Mei 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut bagian dari pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan dan bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Pemprov Jabar bahkan telah menyediakan sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang disiapkan oleh TNI.
Peserta program, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.
Didukung Warga Jabar
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa Kang Dedi mengatakan, jika kebijakannya yang akan mengirim pelajar bermasalah ke Barak TNI untuk dibina telah disetujui rakyat Jawa Barat. Menurutnya, yang kini menentang kebijakannya tersebut hanyalah para elite saja.
Dedi Mulyadi menyatakan, bahwa kebijakannya tersebut memang harus berkoordinasi dengan kementerian terkait.
"Ya begini, ini kan kita kalau kooridnasi kan tentu kementerian pendidikan nasional sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan di Jabar. Kenapa, coba gih deh, ukurannya kebijakan ini, sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial siapa yang paling mendukung kebijakan saya, rakyat Jabar," kata Dedi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Ia mengatakan, kebijakannya tersebut yang banyak menentang hanya para elit.
"Siapa yang menentang, para elite," katanya.
Ia pun mempertanyakan apakah para elite tersebut ikut mengurusi perilaku pelajar yang bermasalah seperti melakukan aksi tawuran dan semacamnya.
Politisi Gerindra ini menegaskan, jika elite yang menentang hanya bisa mengomentari kebijakannya saja.
"Pertanyaannya, elite-elite ini ngurusin nggak yang tawuran tiap hari. Elite-elite ini ngurusin enggak itu anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari. Kan enggak ada yang ngurusin. Cuma komentar aja biasanya," pungkasnya.
