Hadiah Prabowo Buat Buruh di May Day: Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh hingga Satgas PHK

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan hadiah untuk kaum buruh saat hadiri acara perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Hadiah yang dimaksud yakni Prabowo akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

"Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera dewan kesejahteraan buruh nasional," kata Prabowo.

Nantinya, kata dia, Dewan tersebut akan diisi oleh tokoh-tokoh pimpinan buruh di Indonesia.

Tugas Dewan tersebut, kata Prabowo, nantinya akan memberikan masukan kepada dirinya soal regulasi yang tak beres merugikan buruh.

"Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana Undang-Undang yang gak beres dan gak melindungi, mana regulasi yang gak bener dan segera akan kita perbaiki saudara-sausara sekalian," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan akan segera membentuk Satuan Tugas PHK (Satgas PHK).

"Kita juga atas saran dari pimpinan buruh atas dari pak Said Iqbal dan pak Jumhur kita akan segera membentuk Satgas PHK kita tidak akan membiarkan rakyat kita kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu ragu kita negara akan turun tangan," kata Prabowo.

Dalam kesempatan ini Prabowo juga merasa telah menjadi Presidennya orang-orang susah. Termasuk buat kaum buruh, petani hingga nelayan.

Prabowo awalnya menyampaikan apresiasi kepada kaum buruh yang tak meninggalkannya dalam berjuang bertarung di Pilpres. Hingga akhirnya bisa menang dalam pertarungan kelima kalinya.

"Dan, dan, karena itu, saudara tidak pernah tinggalkan saya 4 kali saya kalah yang kelima kita menang saudara-saudara sekalian," kata Prabowo.

Karena adanya hal itu, Prabowo pun menegaskan jadi merasa mewakili kaum buruh, petani, nelayan dan orang-orang susah.

"Jadi saya ingin sampaikan disini saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah," katanya.

Ia kemudian berjanji akan berjuang dan bekerja keras memperjuangkan nasib rakyat di bawah. Dari mulai mengentaskan kemiskinan hingga menberikan sekolah dan makan gratis.

"Pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras kerasnya agar tidak ada anak Indonesia yang lapar, kami akan bekerja agar anak-anak sekolah Indonesia bisa sekolah gratis kami akan berjuang, agar warga Indonesia bisa mendapat pelayanan kesehatan sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya ini perjuangan kami," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasteyo Hadi menegaskan, bahwa pemerintah siap menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para buruh. Setidaknua afa 6 tuntutan buruh yang disampaikan dalam rangka Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas.

Ia mengatakan, salah satu tuntutan yang intens dikebut oleh pemerintah adalah mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Ia mengatakan, pemerintah sedang intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK.

"Karena kita inginnya konfrehensif. Kita tidak ingin bermain diujung menangani ketika sudah PHK, kita tidak," katanya.

Lebih lanjut, kata dia, beberapa tuntutan buruh sebenarnya beberapa sudah dikerjakan pemerintah.

"Nah maka disitu sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan. Tapi kalaupun ada di antara 6 tuntutan itu yg belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," pungkasnya.

Adapun enam tuntutan buruh itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Pertama hapus outsourching, bentuk satgas PHK, wujudkan upah layak, lindungi buruh dengan pengesahan RUU ketenagakerjaan baru, lindungi pekerja rumah tangga dan sahkan RUU PPRT, berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.