Infografis
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan kerasa terhadap pejabat-pejabat yang masih korupsi.
Prabowo meminta para pejabat-pejabat di negeri ini tak melakukan korupsi mengambil aset negara.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di hadapan massa buruh dalam acara perayaan Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
"Pemerintah yang saya pimpin berusaha untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia, saya tau bahwa ini bukan pekerjaan ringan ini pekerjaan berat saya tiap hari diejek, tiap hari diancam tiap hari macem-macem tapi saya tidak gentar saya sudah katakan saya rela saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya," kata Prabowo.
Ia mendesak agar jangan lagi ada pejabat yang melakukan korupsi.
"Saya sudah sampaikan, 'hi, kalian kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah kalian digaji oleh rakyat, saya katakan hentikan korupsimu! Hentikan hentikan kalian mencuri uang rakyat hentikan!' Dan saya minta dihentikan secepet secepetnya," katanya.
Ia menegaskan, jika dirinya sangat berpengalaman dan sudah pandai mencium jika ada gelagat pejabat yang mengambil aset negara.
"Saya sudah lama jadi orang Indonesia, betul? Mungkin lebih lama dari kalian kalian semua gue ini udah lama jadi orang Indonesia gue udah ngerti tipu tipu mereka semua saudara-saudara kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena mereka tau gue tau tipu-tipu mereka," kata Prabowo.
"Gue lahir di betawi gue ngerti mana aset-aset yang milik negara dan dan gue akan tarik lagi menjadi milik negara," tegasnya.
Baca Juga: 5 Film tentang Perjuangan Buruh yang Relevan Ditonton saat May Day
Ia mengaku sudah bertanya kepada hakim Agung perintah Undang-Undang Dasar jika kekayaan negara harus dirasakan rakyat.
"Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat itu perintah UUD," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasteyo Hadi menegaskan, bahwa pemerintah siap menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para buruh. Setidaknua afa 6 tuntutan buruh yang disampaikan dalam rangka Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas.
Ia mengatakan, salah satu tuntutan yang intens dikebut oleh pemerintah adalah mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Ia mengatakan, pemerintah sedang intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK.
"Karena kita inginnya konfrehensif. Kita tidak ingin bermain diujung menangani ketika sudah PHK, kita tidak," katanya.
Lebih lanjut, kata dia, beberapa tuntutan buruh sebenarnya beberapa sudah dikerjakan pemerintah.
"Nah maka disitu sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan. Tapi kalaupun ada di antara 6 tuntutan itu yg belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," pungkasnya.
Adapun enam tuntutan buruh itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Pertama hapus outsourching, bentuk satgas PHK, wujudkan upah layak, lindungi buruh dengan pengesahan RUU ketenagakerjaan baru, lindungi pekerja rumah tangga dan sahkan RUU PPRT, berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.
