REGIONAL:
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Muhammad Tito Karnavian mengangap pentingnya kolaborasi masyarakat global untuk mencegah adanya gangguan seperti tindak pidana terorisme dan kelompok ekstremis.
Pernyataan itu disampaikan Mendagri Tito dalam forum internasional bertajuk Global Security Forum (GSF) 2025 yang diadakan di Doha, Qatar.
Lewat pidatonya, mantan Kapolri yang juga Ketua BNPT itu juga mengungkapkan soal tantangan Indonesia ketika menghadapi aksi terorisme hingga kelompok bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka alias OPM.
Di depan perwakilan sejumlah negara yang hadir di acara itu, Tito Karnavian awalnya menyinggung soal dampak aktor non-negara (non-state actors) terhadap keamanan global yang dikategorikan menjadi dua kelompok.
“Indonesia memandang non state actors sebagai entitas yang memainkan peran signifikan dalam lanskap keamanan saat ini. Mereka terbagi ke dalam dua kategori: hostile non state actors yang menjadi ancaman terhadap stabilitas, dan friendly non state actors yang dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga perdamaian dan keamanan,” beber Mendagri Tito dalam paparannya ditulis pada Kamis (1/5/2025).
Dalam forum GSF, Tito juga menceritakan tantangan Indonesia ketika menghadapi aksi terorisme dan gerakan ekstremis bersenjata. Adapun kelompok terorisme yang pernah mengakar di Indonesia di antaranya seperti Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terkait dengan ISIS.
Sementara, kelompok ekstremis bersenjata di Indonesia yang dimaksud Tito seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Selain itu, Tito Karnavian juga menyebut sederet kasus lain seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, serta eksploitasi ilegal sumber daya alam biasanya turut melibatkan non-aktor negara domestik dan asing.
Menurutnya, jika tidak bisa dicegah, kejahatan transnasional juga bisa berimbas membuat ekonomi negara merosot.
Meski demikian, Tito menyebut friendly non state actors juga bisa turut menciptakan upaya perdamaian di sebuah negara. Tito pun mencontohkan konflik di Aceh yang akhirnya mereda setelah adanya kerja sama sejumlah lembaga internasional yang tergabung dalam Asian Peace and Reconciliation Center.
Sama halnya dengan peristiwa di Aceh, kata Tito, Indonesia juga terbantu berkat kolaborasi sejumlah lembaga internasional saat menangani kasus terorisme.
Lembaga-lembaga itu seperti International Crisis Group pimpinan Sidney Jones dan Rajaratnam School of International Studies dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura.
Lembaga-lembaga ini telah memberikan analisis berbasis riset yang mendalam terhadap jaringan terorisme, termasuk wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di dalamnya.
Berdasarkan pengalaman tersebut, Mendagri menyampaikan dua rekomendasi utama. Pertama memperkuat kerja sama antarnegara, tidak hanya pada tingkat strategis, tetapi juga operasional antar-aparat keamanan.
Selanjutnya yang kedua melibatkan friendly non state actors, seperti LSM, think tank, dan komunitas sipil lainnya dalam strategi pencegahan dan penanggulangan ancaman dari hostile non state actors.
"Forum ini merupakan contoh nyata bagaimana kolaborasi antara negara, lembaga kajian, dan organisasi internasional seperti The Soufan Center dapat memperkuat kerja sama lintas batas dalam menghadapi ancaman global,” beber Tito.
Dalam forum GSF tersebut, Tito juga mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurahman Al Thani; Mendagri Qatar, Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani serta kepada Ali Soufan dari The Soufan Center. Sebab, menurutnya, forum GSF bisa ajang penting pertukaran pandangan dan penguatan jejaring internasional.
Diketahui, GFS 2025 merupakan forum keamanan internasional tahunan yang berlangsung di Doha, Qatar, pada 28–30 April 2025.
Forum tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada 2018 ini menjadi ajang strategis bagi pemimpin dunia dan pakar keamanan untuk membahas isu-isu global, termasuk terorisme, kejahatan siber, dan mediasi konflik.
Tahun ini, GSF menyoroti peran non state actors yang kian dominan dalam mengancam stabilitas dan kedaulatan negara.
TERPOPULER
