May Day 2025: Prabowo Beri Sinyal RUU Perampasan Aset, Momentum Emas Berantas Korupsi?

"Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset," kata Presiden Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

"Enak saja sudah nyolong, nggak mau kembalikan aset. Saya tarik saja itu. Setuju?" ujarnya, disambut sorak sorai buruh.

Bukti Keberpihakan Kepada Buruh

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut janji-janji yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya saat peringatan May Day 2025 merupakan bukti keberpihakan negara kepada kaum buruh.

“Ini benar-benar keberpihakan Pak Prabowo sebagai hadiah kepada buruh,” ucap Said saat ditemui usai peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis.

Ia juga mengatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Buruh tahun ini merupakan sejarah yang berulang.

Prabowo, kata dia, menjadi presiden kedua yang menyambangi buruh saat May Day setelah presiden pertama Soekarno.

Kedatangan Presiden Prabowo makin lengkap dengan jawaban atas enam tuntutan yang disampaikan KSPI.

Menurut Said, Presiden telah menjawab seluruh tuntutan konfederasi buruh lewat janji-janji yang disampaikan dalam pidatonya.

Presiden, imbuh dia, berjanji membentuk dewan kesejahteraan buruh nasional, satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK), mengupayakan upah layak, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), menyusun UU Ketenagakerjaan yang baru, hingga mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Di samping itu, Said juga menyoroti Presiden akan mempertemukan para tokoh serikat buruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat.

Menurut dia, pertemuan itu diperkirakan berlangsung dalam dua pekan ke depan.

“Nanti Pak Sufmi Dasco (Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, red.) akan mengundang,” ucapnya.

Adapun Presiden Prabowo dalam pidatonya saat peringatan May Day 2025 di Monas, Kamis, berjanji bahwa pemerintah bersama DPR segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang.

Presiden memperkirakan pembahasan RUU PPRT akan rampung dalam tiga bulan ke depan.

Presiden juga mendukung pembahasan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Kepala Negara menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

Sebagai hadiah kepada kaum buruh dalam momentum May Day 2025, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk segera dewan kesejahteraan buruh nasional yang akan terdiri dari tokoh-tokoh buruh seluruh Indonesia. Dewan tersebut akan mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden.

Langkah lainnya yang juga diumumkan Presiden pada kesempatan itu, yakni pembentukan satgas PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Di sela-sela pidatonya, Presiden pun menyatakan komitmen untuk mempelajari kembali masalah pajak terhadap buruh.

Menurut Presiden, pekerja dengan penghasilan rendah tidak seharusnya dikenakan pajak tinggi.

Tidak hanya itu, Presiden juga berjanji mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pemilik perusahaan di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam waktu dekat. Pertemuan itu untuk mencari titik temu antara serikat buruh dan kelompok pemilik usaha.