Singgung Soal PHK hingga Ancaman Pengangguran, Cak Imin: Dunia Penuh Dengan Ketegangan

Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengingatkan soal pentingnya semua umat beragama saling bahu membahu membantu sesama.

Hal itu menyusul, kata dia, kekinian dunia sedang mengalami ketegangan. Hal itu disampaikan Cak Imin dalam sambutannya di acara Waisak Nasional PKB 2025, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Cak Imin lantas mengulas riwayat Buddha dari mulai kelahirannya dan kematiannya penuh dengan perjuangan membantu dan melayani umat manusia.

"Bagaimana relevansi perayaan Waisak dengan kondisi kebangsaan kita hari ini? Yang Mulia Bante Saudara-saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa dunia kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dunia penuh dengan ketegangan, ketidakpastian, dan ketidakpercayaan satu dengan yang lainnya," kata Cak Imin.

Untuk itu, kata dia diperlukan upaya terus menerus dalam menjaga dan mengawal seluruh tantangan yang menimpa Indonesia.

Cak Imin lantas menyinggung sejumlah hal yang terjadi kepada Indonesia akibat situasi global yang masih tegang. Salah satunya ancaman badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kondisi ekonomi yang tentu saja berdampak langsung dari suasana global maupun internal kita perlu terus-menerus kita lakukan memenahan. Beberapa tantangan seperti PHK adalah bagian dari penderitaan sebagai anak bangsa kita yang mengalaminya. Kehilangan pendapatan adalah bentuk penderitaan nyata yang kita hadapi bangsa kita sendiri," katanya.

"Ancaman pengangguran, kemiskinan, dan berbagai penderitaan lainnya akibat bencana alam juga terus kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat bahkan kita bergedip saja teknologi baru sudah muncul di depan mata kita," sambungnya.

Lebih lanjut, Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) ini mengingatkan agama harus bisa jadi fondasi kehidupan. Menurutnya, agama jangab sampai tergerus dalam situasi seperti saat ini.

"Sangat rentan jika nilai-nilai agama yang menjadi fondasi kehidupan kita akan terus tergerus dan tidak memiliki relevansi dengan zamannya," pungkasnya.

DPR Wanti-wanti soal Satgas PHK

Sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan ide yang bagus untuk dilakukan. Namun ia kritis mempertanyakan pembentukan Satgas tersebut.

"Satgas PHK bagus-bagus saja, tetapi yang harus dijelaskan nanti kerjanya apa? Orang-orang dari mana? Dan outputnya apa?," kata Irma kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Ia mengingatkan, keberadaan Satgas PHK jangan sampai mengambil alih tugas Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker.

"Jangan sampai mengambil alih tugas Kemenaker, pastinya harus berkoordinasi dengan Kemenaker," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan juga kerja-kerja dari Satgas PHK ini jangan sampai di bawah ekspetasi.

"Jangan sampai satgas ini digaji tapi outputnya tidak sesuai dengan expectasi," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing atau pekerja alih daya.

Pengumuman itu disampaikan saat Prabowo menyampaikan pidato peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir.

Prabowo menyampaikan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia.

Dewan Kesejahteraan Buruh kata dia, akan bertugas memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungannya terhadap usulan penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan para buruh.

Ia menyebut, Dewan Kesejahteraan Buruh akan turut mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.

"Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujar Prabowo.

Langkah-langkah lain yang juga diumumkan termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU perlindungan pekerja laut serta sektor perikanan.

Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa negara tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidakadilan terhadap para buruh.

"Bila perlu, negara akan turun tangan," tegasnya.

Pidato Presiden Prabowo ini disambut antusias oleh para pimpinan serikat buruh, termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang turut hadir dalam peringatan May Day tersebut.