Infografis
Suara.com - Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada hal-hal aneh terkait pembatalan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Di mana pembatalan itu ramai jadi sorotan publik.
Hal itu dipertegas Luhut menanggapi informasi ada teguran dari Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buntut keputusannya melakukan mutasi anak Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno dari posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).
Luhut yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih ini, menegaskan tidak ada perihal tersebut. Menurutnya pembatalan mutasi memang bisa dilakukan.
"Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Nggak ada hal yang aneh-aneh kok itu," kata Luhut di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/5/2025).
Ia memastikan bahwa tidak ada teguran yang dilakukan Prabowo kepada Agus Subiyanto karena keputusan melakukan mutasi terhadap Kunto, sebelum dibatalkan.
"Nggak ada, saya tahu itu," kata Luhut.
Luhut sekaligus menanggapi pembatalan mutasi Kunto yang dikait-kaitkan dengan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Luhut janya menekankan semua pihak harus kompakan.
"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik," kata Luhut.
Sebelumnya, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Dwi Sasongko menyoroti keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meralat mutasi sejumlah perwira tinggi TNI. Padahal keputusan mutasi baru diumumkan satu hari sebelumnya.
Baca Juga: Anas Urbaningrum Bicara Soal Letjen Kunto Arief Putra Try Sutrisno Batal Dimutasi, Begini Katanya
Sasongko mengatakan keputusan meralat mutasi menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Menurutnya langkah Panglima TNI meralat mutasi tidak hanya mencerminkan ketidaksiapan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat tertinggi TNI, tetapi juga mengindikasikan potensi masalah sistemik dalam tata kelola di tubuh TNI.
