Infografis
Suara.com - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau menyoroti soal pengerjaan proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang berjalan lamban. Padahal, SJUT diperlukan demi keamanan dan perbaikan tata kota.
Selama 10 tahun proyek ini mulai dikerjakan, baru rampung 3 persen dari jumlah ruas jalan di Jakarta. Ia pun mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam penuntasan program ini.
"Lamanya waktu yang dibutuhkan dan minimnya kemajuan dalam proses pembangunan SJUT di Jakarta membuat kita bertanya-tanya mengenai keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menata ulang kota agar menjadi lebih aman, nyaman, dan berestetika," ujar Bun Joi Phiau kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
SJUT merupakan sarana untuk menempatkan jaringan-jaringan utilitas seperti kabel listrik, kabel optik internet, pipa-pipa air, dan pipa-pipa gas di bawah tanah pada jalan-jalan arteri, kolektor, dan lokal.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta 2024, DKI Jakarta memiliki jalanan sepanjang 6.505,93 kilometer. Dalam rentang waktu 2016-2022 Pemprov DKI Jakarta baru berhasil membangun SJUT sepanjang 197,375 kilometer atau 3,03 persen dari jumlah keseluruhan jalan yang ada.
"Pasalnya nyaris 10 tahun sejak pembangunan SJUT ini dimulai, Pemprov DKI Jakarta hanya berhasil membangun SJUT di 3.03 persen ruas jalan. Dengan kata lain, cakupannya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan jalanan di ibu kota," beber Bun Joi Phiau.
"Ini menimbulkan pertanyaan. Bagaimana pembangunannya selama ini, sehingga proyek yang dimulai pada tahun 2016 silam kemajuannya masih sangat minim setelah 9 tahun berlangsung hingga kini," sambungnya lagi.
Bun Joi Phiau juga mempertanyakan penugasan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Jakarta Propertindo (JakPro) dan Sarana Jaya.
"JakPro dan Sarana Jaya ini sudah diberikan tugas masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 lalu. Artinya, kedua BUMD itu punya waktu 5 sampai 6 tahun untuk mengejar pembangunan SJUT, tetapi progresnya lambat dan hasilnya juga minim," terusnya.
Baca Juga: Nah Lho! Curhatan Dadan Hindayana di DPR: Pejabat BGN Belum Terima Gaji Sejak Urus Program MBG
Bun Joi Phiau pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi lambatnya pembangunan SJUT dan mengejarnya agar proyek tersebut bisa selesai dengan cepat.
"Desain aplikatif SJUT ini membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp69 triliun. Pemprov DKI harus lebih serius dalam melaksanakan proyeknya," ucap Bun Joi Phiau.
"Progres pembangunan SJUT ini harus dievaluasi secara total. Jikalau perlu, termasuk mengevaluasi BUMD yang diberikan penugasan untuk melaksanakannya. Pembangunan ini sudah berlangsung terlalu lama dan harus segera dituntaskan," tambahnya memungkasi.
Proyek Molor
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho sebelumnya mengakui
Proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Jakarta disebut masih molor. Pernyataan itu disampaikan Hari Nugroho saat masih menjabat Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta pada 12 Januari 2023 lalu.
Lantaran belum juga rampung dari target, Pemprov DKI berencana melakukan evaluasi kepada Sarana Jaya dan Jakpro.
"Memang belum sesuai target. Makanya kami evaluasi nanti apakah ada pemain baru lagi atau engga, itu nanti kita evaluasi," ujar Hari Nugroho.
Penunjukan lokasi pekerjaan SJUT tercantum dalam Kepgub Nomor 645 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 1060 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Lokasi Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Perseroan Terbatas.
Dalam Pergub itu, PT. Jakarta Propertindo (JakPro) ditugaskan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, Sedangkan PD Sarana Jaya Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
Pelaksanaan SJUT itu di Jakarta Selatan terdiri dari 22 ruas jalan, di wilayah Jakarta Timur 10 ruas jalan. Sedangkan wilayah Jakarta Barat terdiri dari 12 ruas jalan dan Jakarta Pusat terdiri 24 ruas jalan.
Dari target 100 kilometer pengerjaan SJUT untuk Jakpro, Hari menyebut baru selesai 25 kilometer. Bahkan Sarana Jaya baru mengerjakan satu kilometer dari target 100 kilometer.
"Kan katakanlah kayak Jakpro kita kasih target 100 km, oh sekarang udah 25 km lebih kan. Sarana jaya dari 100 kok baru cuma sekilo, nanti kan kita evaluasi," tuturnya.
Karena target yang masih jauh dari harapan, Hari mempertimbangkan menggandeng pihak lain untuk melakukan pengerjaan SJUT.
"Evaluasi apakah memang BUMD enggak mampu atau bagaimana, berarti nanti ada pemain baru lagi, sistemnya penugasan ataukah nanti modal KPBU," pungkasnya.
