Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkap masih banyaknya warga di Jakarta yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Hal ini memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan sekitar.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan bahwa ribuan kepala keluarga di Ibu Kota belum memiliki akses sanitasi layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang masih membuang limbah langsung ke badan air.
"Sebanyak 1.083 atau 0,04 persen kepala keluarga yang tersebar di 10 kelurahan Jakarta masih berperilaku BABS terbuka," ujar Ani kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga mencatat ada 119.528 kepala keluarga atau sekitar 4,6 persen yang belum memiliki septik tank. Praktiknya, mereka menggunakan jamban dengan saluran pembuangan langsung ke got atau sungai.
"Kondisi ini terjadi karena kurangnya pemahaman warga akan bahaya dari pembuangan limbah dari jamban ke badan air, selain itu juga karena keterbatasan area rumah warga untuk dibangun septik tank," jelas Ani.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air DKI, Robby Dwi Mariansyah, menegaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan air limbah demi mencegah penyebaran penyakit dan memperbaiki kualitas lingkungan.
"Serta menyediakan sumber alternatif air baku dan air bersih dan sebagai sarana edukatif masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan lingkungan sehat," kata Robby.
Upaya konkret dilakukan melalui pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD), yang terdiri dari dua jenis: SPALD setempat untuk skala kecil, dan SPALD terpusat yang mencakup kawasan komersial, permukiman padat, hingga tingkat kota.
Tak berhenti di situ, Pemprov DKI juga tengah bekerja sama dengan pemerintah pusat membangun jaringan pembuangan terpadu lewat proyek Jakarta Sewerage Development Project (JSDP).
"Pekerjaan ini dilakukan oleh Dinas SDA dan Kementerian PU. JSDP direncanakan selesai di tahun 2050. Harapannya, seluruh pengolahan air limbah di Jakarta sudah menjadi sistem jaringan perpipaan yang terpusat," pungkas Robby.
Layanan Publik Humanis
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno meminta jajarannya untuk memberikan pelayanan publik yang humanis seraya membangun solidaritas di tengah keberagaman termasuk agama.
"Peran pemerintah tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penjaga nilai kebangsaan, termasuk kerukunan antarumat beragama," ujar dia di Jakarta International Velodrome, Jumat (2/5/2025) lalu, dalam acara "Aktualisasi Nilai-nilai Paskah 2025".
Rano mengatakan semangat Paskah selayaknya dapat mendorong jajarannya yang merupakan umat Kristen dan Katolik untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama.
"Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus berupaya mengoptimalkan pelayanan publik dan melakukan berbagai kegiatan sosial. Ini adalah wujud nyata dari aktualisasi nilai Paskah, kasih, pengorbanan, dan kepedulian," kata dia.
TERPOPULER
