Infografis
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan telah ada sekitar 8.000 anak yang menjadi calon siswa Sekolah Rakyat. Namun, ribuan anak itu nantinya bakal diseleksi secara administratif untuk dipastikan mereka benar-benar berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Sekarang sudah ada 8 ribu lebih mungkin di data kami, siswa-siswa yang mungkin nanti menjadi bagian dari calon siswa di sekolah rakyat," kata Gus Ipul ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Ribuan calon siswa itu akan ditempatkan di sejumlah titik Sekolah Rakyat diberbagai daerah yang menggunakan gedung aset Kementerian Sosial atau Kemensos. Kekinian sudah ada 65 unit sekolah yang bangunannya sudah siap.
Gus Ipul menyampaikan bahwa proses seleksi calon siswa itu masih berlangsung sampai sekarang. Hingga nantinya hasil seleksi itu akan dilapirkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Semuanya nanti akan kami laporkan ke presiden terlebih dahulu tentang kesiapan di titik-titik yang sudah kami tetapkan sebelumnya," imbuhnya.
Gus Ipul memastikan kalau proses seleksi itu tidak akan memperberat calon siswa serta keluarganya. Sehingga tidak akan ada tes kemampuan akademik terhadap setiap calon siswa.
"Nanti ada tes administrasi, kemudian cek kesehatan. Hanya itu saja," ujarnya.
Sebelumnya dikabarkan Kemensos bahwa dari 65 lokasi yang telah terverifikasi, diproyeksikan akan bertambah menjadi 100 lokasi Sekolah Rakyat hingga akhir kuartal ini. Penambahan lokasi itu memungkinkan capaian daya tampung di Sekolah Rakyat jadi mencapai 10.000 siswa.
Sesuai dengan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dapat menampung sebanyak mungkin siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Baca Juga: Lokasi Bertambah, Kemensos Proyeksi 10 Ribu Siswa Miskin Masuk Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahap pertama, penyelenggaraan akan memanfaatkan 45 aset milik Kemensos, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi.
