Infografis
Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mengeklaim jika antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke Sekolah Rakyat sangat tinggi. Hal itu terlihat dari catatan pendaftar calon siswa hingga awal Mei yang sudah ada lebih dari 5.000 anak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan Kementerian Sosial telah menetapkan mekanisme seleksi ketat guna memastikan program ini tepat sasaran. Salah satu kriteria utama ialah peserta didik harus berasal dari desil 1 atau desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Jadi miskin ekstrem atau miskin tapi di desil satu. Kalau itu sudah enggak ada, baru nanti di desil dua. Tapi sementara ini miskin ekstrem," kata Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Selasa (6/5/2025).
Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya dapat mengunjungi langsung 53 titik lokasi Sekolah Rakyat. Selain itu, Kementerian Sosial juga melakukan penjangkauan aktif melalui pendamping sosial di daerah. Setelah pendaftaran, dokumen administrasi peserta akan diverifikasi, terutama terkait status desil.
Setelahnya, tim dari Kemensos akan melakukan kunjungan rumah dan wawancara dengan calon peserta didik juga orang tuanya. Kunjungan itu untuk memastikan data yang dimiliki Kemensos sama dengan di lapangan.
"Lalu setelah itu baru nanti naik ke tes kesehatan. Setelah tes kesehatan selesai baru nanti kita minta komitmen orang tua,” imbuh Gus Ipul.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahap pertama, penyelenggaraan akan memanfaatkan 45 aset milik Kemensos, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan terdiri dari 131 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa. Komposisinya meliputi 1 rombel jenjang SD, 63 rombel jenjang SMP, dan 67 rombel jenjang SMA. Secara keseluruhan, terdapat 3.275 siswa yang akan mengikuti program ini.
Meski demikian, pemerintah hingga kini belum menetapkan secara pasti soal besaran gaji terhadap guru yang direkrut untuk menjadi pengajar di Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Ungkit Era Gatot, Dudung Sebut Revisi Mutasi karena Salah Tulis: Gak Ada Hubungan Sikap Tri Sutrisno
Terkait itu, Gus Ipul sebelumnya menyebutkan kalau keputusan itu masih dalam pembahasan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
"Kami belum bisa (sampaikan angkanya), tapi sudah kami mulai hitung. Mulai hitung yang paling tepat, yang memang juga sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Kendati begitu, Gus Ipul menyampaikan kalau pemerintah berusaha untuk memberikan gaji yang layak bahkan lebih dari upah minimum regional (UMR).
"Ya harapan kita lebih lah ya, lebih dari UMR. Sedang disimulasikan ya. Saya belum berani nyebut angka tapi sudah ada sih beberapa," ujarnya.
Mengenai waktu rekrutmen tersebut, Gus Ipul menyebut kalau pendaftaran guru belum dimulai. Karena tim formatur Sekolah Rakyat masih melakukan pemetaan terkait data guru dan calon murid berdasarkan lokasi Sekolah Rakyat. Hingga saat ini baru ada 53 lokasi di seluruh Indonesia yang dipastikan siap digunakan menjadi Sekolah Rakyat mulai tahun ini.
"Sekarang ini di 53 tempat sudah dipetakan itu. Sekarang dalam proses Kementerian Dikdasmen dengan kita sudah ada komunikasi untuk memetakan data guru-guru yang berada di sekitar sekolah yang mau kita selenggarakan. Kita prioritaskan yang ada di Kabupaten," ujarnya.
