Infografis
Suara.com - Sebanyak 41 pelajar di Sumedang dimasukkan ke barak militer besutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Mereka masuk ke barak militer karena berbagai masalah.
Dedi Mulyadi pun sempat mengunjungi para pelajar ini. Ia juga berbincang dengan 4 siswi yang dikirim orangtuanya ke barak militer.
"Kamu kenapa, ayo jujur," ucap Dedi Mulyadi kepada seorang siswi berkerudung hitam.
Siswi tersebut pun mengatakan bahwa dirinya tak sekolah.
Dedi Mulyadi lalu menanyai alasanya mengapa sampai tak sekolah.
"Enggak tahu," ungkap siswi tersebut kepada Dedi Mulyadi.
"Ibunya ada? bapak ada?," kata Dedi Mulyadi.
Siswi tersebut menjawab bahwa sang ibu masih ada namun ayahnya tidak ada.
Baca Juga: Menteri Pigai Usul Siswa Kirim ke Barak Jadi Pendidikan Nasional, DPR Buka Suara
"Yang membiayai ibu siapa?," tanya Dedi Mulyadi.
Siswi tersebut berujar bahwa ia dibiayai kakak laki-lakinya yang bekerja di pabrik.
"Ini saya minta catatan ya. Namanya siapa? Nanti ke pak Bupati ya. Nanti saya bantu rumahnya ya," kata Dedi Mulyadi kepada asistennya.
Dedi Mulyadi lalu menyapa siswi kedua yang dimasukkan ke barak militer.
"Ini kamu kenapa, ada masalah apa," tanya Dedi Mulyadi.
Siswi tersebut mengaku, jarang masuk sekolah dengan alasan sering kesiangan karena terus main handphone atau HP.
Siswi tersebut mengaku keranjingan main TikTok sampai sekitar pukul 23.00 dan susah bangun tidur karena kesiangan saat waktunya sekolah.
Menurut siswi tersebut kepada Dedi Mulyadi, dirinya di barak militer mau mengubah pola hidupnya.
Ia mengaku sudah dapat izin dari ibunya untuk mendapatkan pembinaan.
Sambil merangkak, Dedi Mulyadi yang mengenakan pakaian serba putih tersebut mendatangi siswi ketiga dan keempat.
Seperti pelajar sebelumnya, siswi tersebut juga mengaku jarang masuk sekolah karena keranjingan main HP.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta para siswi tersebut agar lepas dari HP agar otaknya tidak rusak.
Disebut Kebijakan Putus Asa
Meski mendapatkan berbagai Kesan positif, kebijakan Dedi Mulyadi memasukkan anak bermasalah ke barak militer ini juga mendapat kritik tajam.
Salah satunya adalah dari Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung.
Ia menyebut bahwa kebijakan membawa anak nakal ke barak TNI yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai kebijakan yang putus asa.
Menurutnya kebijakan tersebut mencerminkan sikap menyerah dalam mendidik anak-anak, hingga akhirnya tanggung jawab itu dialihkan kepada institusi militer.
"Saya kira jangan menunjukkan kebijakan kita itu sebagai jalan putus asa. Jadi, mau menyerahkan dengan pendekatan penanganan militer, saya kira tidak. Tidak perlu sampai begitu itu," kata Tamsil.
Ia juga bertanya seberapa banyak anak-anak yang dikategorikan sebagai anak nakal, sehingga perlu ada kebijakan menyeluruh.
Ia lalu membandingkan dengan pembinaan keagamaan seperti halnya pesantren.
Karena menurutnya pemerintah memberi pendidikkan berbasis keteladanan.
Anak-anak yang cenderung meniru orang dewasa bisa menjadi lebih baik dengan cara memberikan contoh yang baik pula.
"Pendidikan yang diperbaiki, dibenahi. Keteladanan yang perlu ditunjukkan. Karena yang paling banyak masalah ini kepada orang yang bisa memberikan keteladanan," ujar dia.
Untuk diketahui, Pemprov Jabar menerapkan hukuman kepada anak yang dianggap nakal untuk masuk ke barak militer.
Namun demikian, barak militer ini disetujui oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Pigai juga mengatakan bahwa pendidikkan di barak militer ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia.
“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM, akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” kata Pigai.
